FaduliNews_TIDORE – Langkah tegas Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, dalam menunjukkan komitmen efisiensi anggaran dengan mengusulkan pengurangan besaran tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore, mendapat dukungan penuh dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tidore Kepulauan.
Ketua DPC PKB Kota Tidore, Murad Polisiri, menilai kebijakan yang diambil Wali Kota tidak sekadar simbolis, melainkan wujud nyata dari keberpihakan kepada masyarakat. Menurutnya, sikap Muhammad Sinen yang tidak hanya menyasar DPRD, tetapi juga membuka ruang bagi pejabat eksekutif termasuk dirinya sendiri untuk dikurangi tunjangannya jika dianggap perlu, adalah langkah yang sangat jarang ditemui di panggung politik daerah.
“Sikap yang ditunjukkan Wali Kota ini sangat luar biasa, sehingga patut diberi apresiasi. Kami dari PKB sangat mendukung sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat,” ujar Murad saat dihubungi via telepon, Jumat (5/9/2025).
Murad yang dikenal sebagai politisi kawakan, pernah duduk sebagai Anggota DPRD Kota Tidore selama dua periode. Dengan pengalamannya itu, ia menegaskan bahwa dirinya sangat memahami betul bagaimana isu tunjangan kerap menjadi sorotan publik. Karena itu, PKB sebagai partai pengusung merasa bertanggung jawab untuk berdiri di garda terdepan, memastikan kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Ahmad Laiman, benar-benar berjalan sesuai dengan semangat pro-rakyat.
“Ini adalah tanggung jawab kami sebagai partai koalisi yang memenangkan Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman. Sepanjang kebijakan mereka berpihak pada kepentingan masyarakat, kami akan habis-habisan mengawal dan mendukung itu,” tegasnya dengan nada penuh keyakinan.
Lebih jauh, Murad juga menyinggung isu yang tengah menjadi perhatian, yakni rencana pembangunan rumah dinas bagi anggota DPRD Kota Tidore. Meski demikian, ia memilih bersikap hati-hati. Murad menekankan bahwa PKB tidak ingin terburu-buru menyatakan dukungan atau penolakan, sebelum melakukan kajian menyeluruh atas dampak dari kebijakan tersebut.
“Kalau soal ini, kami perlu menghitung plus minusnya, agar tidak terlalu berdampak terhadap kebutuhan masyarakat. Olehnya itu, hal ini akan kami diskusikan secara internal terlebih dahulu, untuk selanjutnya disampaikan melalui Fraksi PKB yang ada di DPRD Kota Tidore,” tandasnya.
Dukungan PKB terhadap kebijakan penghematan ini menegaskan soliditas partai koalisi yang berkomitmen mengawal pemerintahan Muhammad Sinen – Ahmad Laiman. Bagi PKB, kepentingan masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas utama, di atas segala kepentingan golongan maupun lembaga.
Dengan langkah politik yang terukur dan sikap konsisten dari Wali Kota, ditambah dukungan penuh dari partai koalisi seperti PKB, arah pembangunan di Tidore diharapkan semakin jelas: berpihak kepada rakyat, transparan dalam pengelolaan anggaran, dan tegas dalam mengurangi pemborosan yang tidak perlu.
(Faduli)
