Fadulinews.com | Tidore Kepulauan – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat digitalisasi layanan keuangan daerah. Hal ini disampaikan saat menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Aula Kantor Gubernur, Sofifi, Selasa (25/11/2025).
Wali Kota Tidore Kepulauan diwakili oleh Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Taher Husain, yang hadir bersama para kepala daerah seluruh Maluku Utara. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, dan turut dihadiri Sekprov Samsudin Abdul Kadir, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Dwi Putra Indrawan.
Inflasi Maluku Utara Menurun, Stabilitas Harga Jadi Fokus Bersama
Dalam pertemuan tersebut, berbagai strategi pengendalian inflasi dibahas secara komprehensif. Pemerintah Provinsi bersama Bank Indonesia menyoroti bahwa inflasi Maluku Utara saat ini masih terkendali dan bahkan mencatat penurunan tertinggi secara nasional, sebuah capaian yang diapresiasi seluruh peserta.
Asisten Setda Taher Husain menyampaikan bahwa meski inflasi berada pada tren positif, terdapat beberapa komoditas yang masih menjadi penyumbang fluktuasi harga di wilayah Maluku Utara.
“Ada beberapa komoditi yang menjadi penyebab inflasi di Maluku Utara. Hal ini dapat diatasi melalui kerja sama antar daerah,” ujarnya.
Kerja sama dimaksud mencakup distribusi bahan pangan, penguatan cadangan komoditas strategis, hingga kolaborasi lintas kabupaten/kota untuk menekan gejolak harga.
Langkah Antisipatif Jelang Natal dan Tahun Baru
Menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan mengambil langkah-langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
Taher Husain menegaskan bahwa pemerintah daerah akan :
– Melaksanakan operasi pasar,
– Melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada distributor dan pelaku usaha,
– Memantau stok dan distribusi bahan pokok, serta
– Memastikan tidak terjadi penimbunan atau manipulasi harga.
Kebijakan ini diambil untuk melindungi masyarakat dari lonjakan harga yang kerap terjadi di akhir tahun, serta memastikan daya beli tetap terjaga.
Penguatan Digitalisasi Daerah
Selain isu inflasi, rapat tersebut juga membahas percepatan digitalisasi pelayanan publik dan sistem transaksi pemerintah daerah melalui TP2DD. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mendukung percepatan transformasi digital sebagai langkah penting meningkatkan transparansi keuangan daerah dan efisiensi layanan publik.
Editor : Redaksi Fadulinews
Sumber : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Tidore Kepulauan
