Halmahera utara kecamatan Galela, Faduli — Polemik rekrutmen tenaga kerja PT Mitra Karya Prima (MKP) untuk PLTMG Tobelo kembali membara setelah daftar resmi peserta lolos Tahap I (Administrasi) justru menunjukkan dominasi pelamar dari luar Halmahera Utara. Padahal, dalam syarat umum, poin pertama secara jelas menyatakan bahwa perusahaan mengutamakan pelamar berdomisili dekat PLTMG Tobelo.
Fakta inilah yang kemudian menyulut amarah masyarakat, terutama warga desa-desa lingkar industri seperti desa Mamuya, Pune,soasio dan sekitarnya.
Bukti Nama-Nama Lolos Tahap I yang Memicu Aksi
Berdasarkan dokumen resmi yang ditampilkan dalam layar presentasi MKP, berikut nama-nama peserta yang lolos Tahap I:
Mujahid – Laki-laki – Desa Soagimalaha, Kota Maba
Abdul Rifai Hi Limar – Laki-laki – Desa Goria, Tobelo Utara
Al Barry Rajab – Laki-laki – Desa Simau, Galela
Amin Rais Daido – Laki-laki – Desa Dokulamo, Galela Barat
Andre David Hasang – Laki-laki – Desa WKO, Tobelo Tengah
Bahtiar Gogass – Laki-laki – Desa Mamuya, Galela
David Christian Richardo Junga – Laki-laki – Desa Gura, Tobelo
Edward Putra Garadjay – Laki-laki – Desa Gamsungi, Tobelo
Fati Faijlan Hanjoe – Laki-laki – Desa Gosoma, Tobelo
Hengki Widoya D. Ipo Jagga – Laki-laki – Desa Duma, Galela Barat
Jihan Fajri Rajim – Laki-laki – Desa Soasio, Galela
Kurdiyawan Bariji – Laki-laki – Desa Dokulamo, Galela Barat
Muh Rifandi Jakaria Salekede – Laki-laki – Towara, Galela
Sahrul Kaopana – Laki-laki – Desa Seki, Galela Selatan
Surasimin M. Abas – Laki-laki – Desa Pune, Galela
Andri Gunawan Umasugi – Laki-laki – Kelurahan Salahuddin, Kota Ternate Tengah
Ardi Tukan – Laki-laki – Kelurahan Kastela, Pulau Ternate
Darwin Lambiou – Laki-laki – Kelurahan Tafure, Ternate Utara
Gocal Poou – Laki-laki – Kelurahan Kasturian, Ternate Utara
Muh Rifky – Laki-laki – Kampung Pisang, Ternate Tengah
Mohammad Fajar Anwar – Laki-laki – Dorara Isa, Pulau Hiri
Dari daftar ini saja, terlihat jelas bahwa setidaknya enam nama berasal dari Kota Ternate, di luar wilayah Halmahera Utara.
Inilah yang kemudian dianggap warga sebagai bentuk pengabaian terhadap syarat rekrutmen yang menegaskan “diutamakan domisili dekat PLTMG Tobelo”.
Masyarakat Merasa Disisihkan di Tanah Sendiri
Warga menilai seleksi ini tidak mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberpihakan tenaga kerja lokal.
“Apa gunanya kami ikut syarat lengkap kalau akhirnya yang dari Ternate yang lolos? Kami di kemudian hari akan merasakan debu, dan bising PLTMG. Tapi orang luar yang dapat kerja,” ujar salah satu perwakilan warga dalam aksi protes.
Aksi yang berlangsung spontan ini membuat situasi di desa sekitar PLTMG sempat memanas.
Wakil Bupati Merespons Cepat: Panggil Massa ke Kantor Pemkab
Mengetahui hal ini, Wakil Bupati Halmahera Utara, H. Kasman Hi Ahmad, segera mengambil langkah cepat. Beliau secara resmi mengundang perwakilan massa aksi ke Kantor Pemerintah Daerah (Pemkab Halmahera Utara), ruang meeting, pada pukul 09.30 WIT.
Undangan ini disampaikan agar pemerintah daerah bisa mendengarkan langsung seluruh keluhan warga dan mencari jalan keluar seadil mungkin.
Koordinasi Lanjut Lewat Zoom Meeting Bersama MKP
Setelah dialog di ruang meeting Pemkab, pembahasan kemudian dilanjutkan melalui Zoom Meeting bersama pihak MKP. Pembicaraan berlangsung alot karena warga meminta bukti nyata, bukan janji.
Akhirnya, MKP menerima tuntutan masyarakat dan pemerintah daerah.
Hasil Pertemuan: MKP Sepakat Tambah 27 Kuota untuk Warga desa mamuya, atau ring satu.
Melalui kesepakatan tersebut, MKP resmi menyetujui penambahan kuota 29 orang khusus untuk warga Halmahera Utara ring satu Desa Mamuya, meliputi kebutuhan:
Security
Cleaning Service
Operator
Driver
Kesepakatan ini disambut baik oleh warga yang sebelumnya mengaku hanya dua orang dari desa sekitar PLTMG yang masuk daftar lolos Tahap I.
Pemda Berkomitmen Mengawal Rekrutmen Sampai Selesai
Wabup Kasman menegaskan bahwa Pemkab tidak akan tinggal diam jika rekrutmen kembali keluar dari jalur.
“Kami hadir untuk memastikan masyarakat lingkar industri tidak diperlakukan semena-mena. Proses ini akan kami kawal sampai tuntas,” tegasnya.
Sementara itu, MKP menyatakan akan memperbaiki mekanisme komunikasi dan transparansi pada tahapan berikutnya.
(Tim/Red)
