Fadulinews.com | Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali memperkuat komitmen dalam mendorong program transmigrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Viva Yoga Mauladi, yang digelar di Gamalama Ballroom Bela Hotel, Ternate, Senin (15/7/2025), Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, mengajak para kepala daerah di provinsi itu untuk menyatukan visi dalam membangun kawasan transmigrasi secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Rakor yang mengusung tema “Transformasi Transmigrasi Menuju Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Maluku Utara” ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan nasional, termasuk Wakil Bupati Lamongan, Bupati Pulau Morotai, Wakil Bupati Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Wakil Walikota Tidore Kepulauan, serta pimpinan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) dan Bappeda dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Wagub Sarbin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Menteri Transmigrasi dan delegasi dari Kabupaten Lamongan di Maluku Utara, yang sekaligus menandai pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Pulau Morotai terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat.
“Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga, bukan hanya sebagai dukungan simbolik dari pusat, tapi juga komitmen nyata terhadap masa depan masyarakat di kawasan transmigrasi,” tutur Wagub Sarbin.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara tengah fokus menjalankan program prioritas pembangunan yang berpihak pada masyarakat sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, termasuk memperhatikan progres dan tantangan yang dihadapi kawasan transmigrasi di daerah.
Disebutkan, saat ini terdapat enam wilayah transmigrasi aktif di Maluku Utara :
1. Pulau Mangoli (Kab. Kepulauan Sula),
2. Pulau Morotai (Kab. Pulau Morotai),
3. Kecamatan Maba dan Patlean (Kab. Halmahera Timur),
4. Desa Nusliku dan Pulau Bacan (Kab. Halmahera Selatan),
5. Desa Toliwang (Kab. Halmahera Utara),
6. Desa Sagea Waleh (Kab. Halmahera Tengah),
7. serta Payahe (Kota Tidore Kepulauan).
Namun di balik upaya tersebut, Wagub Sarbin juga secara terbuka mengungkap sejumlah tantangan yang masih dihadapi masyarakat transmigrasi, seperti akses terbatas terhadap sarana dan prasarana dasar, pemanfaatan infrastruktur yang belum maksimal karena keterbatasan konektivitas antarwilayah, serta kurang optimalnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia di kawasan tersebut.
“Saya mengajak seluruh kepala daerah yang hadir untuk menyatukan visi dan langkah dalam mendorong kemajuan transmigrasi secara menyeluruh dan terintegrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dalam kesempatan tersebut menyerahkan bantuan keuangan kepada tujuh daerah transmigrasi di Maluku Utara dengan total nilai lebih dari Rp35 miliar, yakni :
1. Kabupaten Pulau Morotai: Rp8.647.020.000
2. Kabupaten Halmahera Tengah: Rp11.829.005.000
3. Kabupaten Halmahera Timur: Rp2.594.040.000
4. Kabupaten Halmahera Selatan: Rp4.587.020.000
5. Kabupaten Halmahera Utara: Rp4.911.020.000
6. Kabupaten Kepulauan Sula: Rp1.297.020.000
7. Kota Tidore Kepulauan: Rp1.497.020.000
Bantuan ini diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dasar, peningkatan layanan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat transmigrasi di masing-masing daerah.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal penyusunan strategi bersama yang berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa kebijakan transmigrasi menjadi bagian integral dalam pembangunan wilayah dan pengentasan kemiskinan di Maluku Utara. Pemerintah daerah diimbau untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang merata.
(Red/Fadulinews)
