Faduli1.com-Ternate,Dugaan penyelewengan anggaran di Panti Asuhan Anak Kota Ternate kembali mencuat dan menantang keberanian aparat penegak hukum. Kejaksaan diminta segera membuka dan mengusut kasus tersebut secara transparan, mengingat anggaran yang dipersoalkan telah masuk dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi Asrama Panti Asuhan Anak. Namun hingga kini, realisasi dan pemanfaatannya dipertanyakan, sehingga memunculkan dugaan adanya penyalahgunaan dana negara yang sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan sosial dan perlindungan anak.
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mendesak Kejaksaan agar segera memanggil Kepala Panti Asuhan Anak Kota Ternate, Susan E. Garusim, guna dimintai keterangan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut.
“Ini bukan sekadar isu, tetapi sudah menjadi temuan resmi BPK. Maka tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk menunda proses hukum,” tegas sumber tersebut.
Ia juga menyoroti sikap diam Pemerintah Daerah, khususnya Gubernur Maluku Utara, yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik. Menurutnya, Gubernur harus segera angkat bicara dan memastikan adanya langkah evaluasi serta penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Kalau ini terus dibiarkan, maka pesan yang sampai ke publik adalah anggaran sosial bisa dipermainkan tanpa konsekuensi. Padahal yang dirugikan adalah anak-anak,” ujarnya.
Desakan juga diarahkan agar proses hukum dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Penyalahgunaan Anggaran Negara, guna memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik.
Pemanggilan oleh Kejaksaan dinilai penting sebagai bentuk penegakan hukum, sekaligus untuk menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Terlebih, anggaran tersebut menyangkut masa depan anak-anak yang seharusnya menjadi prioritas perlindungan negara.
“Kejaksaan diharapkan bertindak profesional dan objektif agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan preseden buruk dalam pengelolaan anggaran publik ke depan,” pungkasnya.
Jurnalis: Lando
Editor: faduli
