Faduli1.com – Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tidore Kepulauan, Taher Husain, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Kepesertaan Sektor Jasa Konstruksi Tahun 2026 yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan Maluku Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Meeting Room Penginapan Bougenville, Kelurahan Soasio, Kota Tidore Kepulauan, Rabu (24/6/2026), tersebut menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, serta para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor konstruksi.
Dalam sambutannya, Taher Husain menegaskan bahwa sektor konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Namun di sisi lain, sektor ini juga memiliki tingkat risiko kerja yang cukup tinggi sehingga perlindungan bagi para pekerja menjadi hal yang sangat penting.
“Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor konstruksi. Sektor konstruksi sangat strategis dalam pembangunan daerah, tetapi juga memiliki risiko kerja yang tinggi. Karena itu, perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial harus terus kita dorong bersama,” tegas Taher.
Ia berharap melalui rakor tersebut dapat lahir komitmen bersama serta langkah-langkah konkret untuk memastikan seluruh pekerja konstruksi di Kota Tidore Kepulauan memperoleh perlindungan ketenagakerjaan yang layak. Selain itu, para peserta juga diminta menyamakan persepsi dan menyusun langkah teknis pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Maluku Utara yang diwakili Kepala Bidang Kepesertaan, Muh Nur Aidil, dalam laporannya menyampaikan bahwa dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, baru empat daerah yang berhasil mencapai status Universal Coverage Jamsostek (UCJ) pada tahun 2025.
Keempat daerah tersebut yakni Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Pulau Morotai.
Menurut Muh Nur Aidil, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun para pemangku kepentingan lainnya yang terus berkomitmen memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di sektor jasa konstruksi sekaligus memperkuat perlindungan bagi para pekerja yang berperan penting dalam pembangunan daerah.(iD)
