Fadulinews.com | Halmahera Barat – 25 Mei 2025 Kunjungan mendadak Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda Laos, ke lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di perbatasan Desa Rorioribati dan Desa Toniku, Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat, pada Minggu (25/5) pukul 10.30 WIT, menuai respons kritis dari pemerintah desa setempat. Kunjungan yang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya ini memunculkan polemik terkait minimnya koordinasi antarlevel pemerintahan dalam menjalankan program strategis di sektor pendidikan.
Sekolah Rakyat merupakan program inisiatif dari Kementerian Sosial yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan berbasis masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau kurang terlayani sistem pendidikan formal. Meski telah dilakukan pertemuan antara pihak Kemensos dan pemerintah provinsi pada 19 Mei 2025 untuk meninjau kesiapan infrastruktur (sumber : malutprov.go.id), sosialisasi dan dialog publik mengenai keberadaan SR di tingkat desa masih dinilai minim.
Kepala Desa Toniku dalam keterangannya kepada Fadulinews.com menyampaikan kekecewaannya atas mekanisme kunjungan yang berlangsung tanpa koordinasi awal.
“Minimal langkah koordinasi awal dilakukan, agar kita dari pemerintah desa ada upaya untuk mendiskusikan secara internal dengan warga, bagaimana dan seperti apa prospek Sekolah Rakyat ini. Di Desa Tabadamai kan ada juga SMK, SMP, dan SD. Di Desa Rorioribati juga ada SD dan SMP, dan di Desa Toniku ada SD, MTS, dan MA. Nah, kalaupun begini mekanismenya tentu sangat mengecewakan,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menambahkan bahwa andai koordinasi dilakukan sejak awal, respons pemerintah desa kemungkinan besar akan lebih positif.
“Jika langkah ini dilakukan, tentu upaya apresiasi akan terbangun. Problemnya, seolah-olah tidak ada pola kerja sama yang intensif. Bagaimana Sekolah Rakyat dapat dipahami prospeknya kalau langkah yang diambil justru miskomunikasi,” tandasnya.
Pihak Pemerintah Desa Toniku juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat mereka akan menginisiasi pertemuan dengan beberapa desa sekitar untuk membahas secara bersama dinamika yang terjadi.
“Kami akan menggelar rapat dengan beberapa desa guna merespon perkembangan ini secara kolektif,” ujarnya.
Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengenai kunjungan tersebut maupun terkait kelanjutan program Sekolah Rakyat di wilayah itu.
Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam peningkatan mutu pendidikan di Maluku Utara. Namun tanpa komunikasi yang inklusif dan koordinasi lintas pemerintahan, inisiatif seperti ini berpotensi menghadapi resistensi di lapangan. Transparansi dan partisipasi publik tetap menjadi kunci suksesnya program pembangunan berbasis masyarakat.
Jurnalis : Roslan Samad
Editor : Tim Redaksi Fadulinews
