Fadulinews.com | Sofifi — Upaya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sofifi kembali mengemuka. Sebuah Musyawarah Akbar akan digelar pada Senin, 2 Juni 2025, di Aula Nuku Kantor Gubernur Maluku Utara. Kegiatan ini juga akan dirangkaikan dengan diskusi publik bertema “Sofifi Kota Metropolitan.”
Inisiatif ini muncul dari hasil pertemuan sejumlah tokoh pemuda dan masyarakat yang berlangsung di Mimacha Caffe, Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, pada Sabtu (24/5/2024).
Imam Halil, tokoh pemuda sekaligus penggagas musyawarah, menjelaskan bahwa agenda ini bertujuan mendorong percepatan realisasi DOB Sofifi yang telah lama menjadi aspirasi masyarakat sejak penetapan Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999.
“Musyawarah ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi semua pihak demi terbentuknya Kota Sofifi yang mandiri dan memiliki sistem pemerintahan sendiri,” ujarnya.
Imam menambahkan, sebanyak 11 anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Oba telah memastikan kehadiran mereka sebagai bentuk dukungan nyata terhadap inisiatif pemekaran wilayah tersebut. “Kehadiran para legislator ini mencerminkan besarnya aspirasi rakyat Oba untuk memiliki pemerintahan yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan lokal,” katanya.
Diskusi bertema “Sofifi Kota Metropolitan” disebut akan melibatkan berbagai unsur, seperti tokoh adat, akademisi, pemuda, unsur legislatif dan eksekutif, serta stakeholder dari lintas wilayah. Isu-isu yang akan dibahas mencakup aspek yuridis, administratif, sosial, dan ekonomi, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan terkait pembentukan DOB.
Namun demikian, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagai wilayah administratif induk saat ini. Beberapa pengamat juga menilai bahwa wacana pemekaran wilayah harus mempertimbangkan kesiapan fiskal, infrastruktur dasar, dan potensi konflik administratif.
Demi menjaga keberimbangan informasi, wartawan masih berupaya menghubungi pihak Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk mendapatkan klarifikasi dan pandangan resmi terkait inisiatif pemekaran ini.(Red/Tim)
