Fadulinews.com_Cianjur, 28 Juni 2025 – Ratusan warga Desa Mentengsari, Kecamatan Cikalongkulon, Cianjur, bergerak mendesak Bupati Cianjur dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencabut Surat Keputusan (SK) pemecatan Somantri sebagai Kepala Desa. Tuntutan ini mengemuka setelah Somantri menyelesaikan hukuman 9 bulan penjara atas kasus kecurangan Pemilu 2024, di mana ia terbukti mencoblos ratusan surat suara demi iming-iming iPhone 15 Pro Max .
Masyarakat Bersuara: “Kembalikan Somantri!”
Penyambutan heroik warga terhadap Somantri usai bebas dari penjara menjadi bukti dukungan massif. “Kami tidak merasa dirugikan. Selama memimpin, pembangunan desa merata dan anggaran transparan,” ujar Edi, salah satu warga, saat dijumpai tim media . Sekitar 500 warga bahkan berjubel di lima titik penyambutan, menyatakan kepuasan atas kinerja Somantri
Tuntutan ke Pemerintah Daerah
Koordinator aksi warga, Sonia, menegaskan bahwa kesalahan Somantri bersifat personal dan tidak terkait pelayanan desa. “Kami minta Bupati dan Gubernur mendengar aspirasi kami. Somantri layak menyelesaikan sisa jabatannya,” tegasnya . Desakan ini diperkuat oleh fakta bahwa vonis 9 bulan yang dijatuhkan PN Cianjur lebih ringan dari tuntutan jaksa (1 tahun), menunjukkan pertimbangan hakim atas rekam jejak terdakwa .
Dilema Hukum vs Aspirasi Rakyat
Kasus ini memantik debat etika pemerintahan:
1.Aspek Hukum: Somantri telah divonis bersalah melanggar UU Pemilu dengan bukti video viral mencoblos surat suara . KPU Cianjur didesak memberi sanksi tegas kepada semua pihak terlibat, termasuk Ketua TPS yang membiarkan aksi tersebut .
2.Aspek Sosial: Dukungan warga mencerminkan trust tinggi terhadap kepemimpinan Somantri, yang dinilai berhasil membangun desa secara inklusif .
Respons Otoritas
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Cianjur atau Gubernur Dedi Mulyadi. Namun, sumber internal menyebutkan, permintaan masyarakat akan dibahas dalam rapat evaluasi kebijakan desa pekan depan.
ANALISIS:
Preseden Hukum: Pemulihan jabatan kepala desa pasca-vonis pidana jarang terjadi, tetapi bukan tidak mungkin jika ada rehabilitasi sosial dan dukungan politik kuat.
-Pelajaran Demokrasi: Kasus ini menguji keseimbangan antara kepatuhan hukum dan legitimasi publik, terutama di tingkat pemerintahan desa yang akrab dengan kedekatan emosional.
TAGAR VIRAL:
#KembalikanSomantri #CianjurBangkit #DediMulyadiDengarRakyat
Laporan lengkap perkembangan kasus dapat diakses di [DetikJabar](https://www.detik.com/jabar) dan [ANTARA Jabar](https://jabar.antaranews.com).
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan fakta lapangan dan wawancara langsung dengan pihak terkait, dengan prinsip akurasi dan keberimbangan sesuai kode etik jurnalistik.
