Hal tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, Rabu (20/8/2025) di Bela Hotel Ternate. Kegiatan ini menghadirkan jajaran Forkopimda, para bupati dan wali kota, pimpinan OPD lingkup Pemprov Malut, hingga perwakilan kabupaten/kota. Dalam sambutannya, Sherly menekankan bahwa menjaga stabilitas pasokan pangan dan mengendalikan harga merupakan fondasi dari pembangunan ekonomi daerah. Apalagi, setiap pekan Kementerian Dalam Negeri rutin menggelar Rakor Inflasi Daerah untuk memastikan pemerintah daerah responsif terhadap isu pangan dan inflasi.
“Rakor ketahanan pangan ini bukan hanya agenda formal, tetapi sebuah forum penting untuk menyatukan pemikiran, strategi, dan langkah konkret. Harapan saya, forum ini dapat memberi kontribusi signifikan terhadap ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, serta harga yang terjangkau oleh masyarakat Maluku Utara,” ungkap Sherly.
Dalam paparannya, Sherly menjabarkan tiga strategi utama yang menjadi fokus Pemerintah Provinsi Maluku Utara:
Penguatan Infrastruktur Pertanian. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk ketersediaan air irigasi, sangat penting agar petani bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Tanpa infrastruktur yang kuat, sulit bagi sektor pertanian untuk berkembang.
Pengembangan Teknologi dan Benih Unggul. Pemerintah daerah mendorong penerapan teknologi pertanian modern, penggunaan benih unggul adaptif terhadap perubahan iklim, serta mekanisasi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas.
Perlindungan Kesejahteraan Petani. Pemerintah memastikan petani terlindungi dari praktik perdagangan yang tidak adil dan merugikan. Menurut Sherly, petani tidak boleh lagi menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai distribusi pangan.
Selain strategi di atas, Gubernur juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis yang kini menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, keberhasilan menjaga keterjangkauan harga pangan pokok akan berbanding lurus dengan keberhasilan program tersebut.
“Ketika harga pangan terkendali, maka program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan maksimal. Inilah bentuk nyata bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat, memberikan jaminan dan pelayanan dalam berbagai kondisi,” tegasnya.
Rakor ini, tambah Sherly, bukan hanya membicarakan soal pangan semata, melainkan juga soal masa depan Maluku Utara. Ketahanan pangan adalah kunci untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Karena itu, kolaborasi lintas sektor – mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat – sangat dibutuhkan.
“Ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah provinsi tidak bisa berjalan sendiri, semua pihak harus bersinergi agar cita-cita Maluku Utara yang berdaulat pangan bisa terwujud,” pungkasnya.
Rakor Ketahanan Pangan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Malut, Sarbin Sehe, Kepala Badan Gizi Nasional, unsur Forkopimda Maluku Utara, para bupati dan wali kota, pimpinan OPD provinsi, hingga perwakilan kabupaten/kota. Kehadiran para pemangku kepentingan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan di Maluku Utara.
(Faduli)
Stabilisasi Harga dan Inflasi Jadi Perhatian Serius
Tiga Strategi Kedaulatan Pangan Malut
Makan Bergizi Gratis Jadi Tolok Ukur Keterjangkauan
Kolaborasi Jadi Kunci Utama
Dihadiri Sejumlah Pihak Strategis
Buka Rakor Ketahanan Pangan, Gubernur Sherly: Kolaborasi Adalah Kunci Wujudkan Ketahanan Pangan Malut
FaduliNews_Ternate – Isu ketahanan pangan semakin menjadi perhatian serius di Provinsi Maluku Utara. Dengan kondisi geografis kepulauan yang unik, akses distribusi pangan sering kali menghadapi tantangan besar, mulai dari ongkos logistik hingga disparitas harga antarwilayah. Karena itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa langkah paling strategis yang harus ditempuh adalah membangun kolaborasi bersama lintas sektor dan daerah.Rabu/20/08/2025
