Oleh : Risal Abd Rahman – Masyarakat Maluku Utara – Pemuda Bobanehena
Jalur laut Jailolo–Ternate merupakan urat nadi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Halmahera Barat. Setiap hari, ribuan orang menggantungkan mobilitas dan aktivitas ekonomi mereka pada moda transportasi laut, khususnya speed boat (spied). Namun, hingga kini, moda ini belum memberikan jaminan keselamatan dan kenyamanan yang layak, terutama saat cuaca tidak bersahabat. Banyak kejadian membahayakan penumpang terus terjadi. Ini bukan semata persoalan teknis, melainkan menyangkut perlindungan hak dasar manusia atas rasa aman dalam bepergian.
Ironisnya, masyarakat harus membayar tiket hingga Rp100.000—angka yang jauh melampaui tarif resmi—tanpa diimbangi dengan pelayanan yang memadai. Keluhan penumpang sering kali diabaikan, pengawasan terhadap operator sangat longgar, dan kenyamanan pelayaran nyaris tak menjadi perhatian. Yang lebih mengkhawatirkan, upaya menghadirkan kapal cepat yang lebih aman dan berstandar tinggi kerap ditolak oleh sebagian pengusaha spied karena dianggap mengancam eksistensi bisnis mereka. Dalam konteks ini, kepentingan komersial tampak lebih dominan dibanding tanggung jawab sosial dan keselamatan publik.
Penting untuk ditegaskan bahwa transportasi laut di jalur Jailolo–Ternate bukan sekadar arena persaingan ekonomi, tetapi lebih dari itu—merupakan sarana vital yang menyangkut kepentingan hidup masyarakat luas. Keselamatan penumpang tidak boleh diposisikan sebagai komoditas, melainkan sebagai hak yang wajib dilindungi negara. Pemerintah daerah harus mengambil peran strategis melalui regulasi yang adil dan berpihak pada keselamatan publik: mengatur jadwal kapal cepat dan spied secara proporsional, menaikkan standar keamanan, serta mengawasi tarif secara ketat dan transparan.
Transportasi bukan hanya sarana perpindahan fisik, tetapi juga instrumen pembangunan wilayah. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, sistem transportasi yang aman, nyaman, dan inklusif merupakan fondasi penting bagi kemajuan daerah. Jika Halmahera Barat ingin tumbuh sebagai kawasan yang maju dan berdaya saing, maka reformasi transportasi laut bukan sekadar pilihan—melainkan suatu keharusan yang mendesak.
