FaduliNews, Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama para kepala daerah kabupaten/kota se-Maluku Utara menyepakati penguatan sinergi pembangunan daerah Tahun 2026 melalui Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara yang digelar di Ballroom Gamalama Bela Hotel Ternate, Rabu (17/12/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara ini dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe, serta dihadiri para Bupati dan Wali Kota se-Maluku Utara.
Turut hadir Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perkimtan, Kepala Dinas UMKM, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-Maluku Utara.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sepanjang Tahun 2025, sekaligus membahas perencanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota pada Tahun 2026, sebelum pembahasan lebih teknis melalui Musrenbang dan Rapat Koordinasi Tahun 2026.
Dalam sesi diskusi, Wali Kota Tidore Kepulauan yang diwakili Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan forum tersebut. Ia mengusulkan agar ke depan rapat evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan pada awal triwulan keempat, sehingga hasil evaluasi masih dapat diakomodasi dalam pembahasan APBD tahun berjalan.
“Jika evaluasi dilakukan setelah APBD kabupaten/kota ditetapkan, maka hasil evaluasi baru bisa dimanfaatkan untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu, kami berharap evaluasi dapat dilaksanakan di awal triwulan keempat,” ujar Ismail.
Pada kesempatan tersebut, Ismail juga meminta agar keberpihakan APBD Provinsi terhadap kabupaten/kota dipaparkan secara terbuka, sehingga seluruh daerah dapat mengetahui fokus pembangunan provinsi pada masing-masing wilayah.
Ia secara khusus menyoroti status jalan Payahe–Dehepodo di Kota Tidore Kepulauan yang hingga kini belum memiliki kejelasan, padahal ruas jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyatakan sependapat dengan usulan yang disampaikan dan menyetujui agar rapat evaluasi ke depan dijadwalkan pada awal triwulan keempat.
Gubernur Sherly juga menegaskan bahwa pada APBD Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan memfokuskan anggaran pembangunan untuk Kota Tidore Kepulauan, khususnya pada penanganan jalan Payahe–Dehepodo.
Selain itu, Gubernur Sherly memaparkan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2025.
“DBH yang masuk di Tahun 2025 sebesar Rp195 miliar. Sesuai komitmen, untuk 10 kabupaten/kota masing-masing dialokasikan Rp18 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp10 miliar sudah ditransfer dan sisa Rp8 miliar akan ditransfer minggu ini, serta akan ditambahkan Rp10 miliar pada Desember ini untuk alokasi Tahun 2026,” jelasnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama seluruh kepala daerah kabupaten/kota berkomitmen memperkuat sinergi, kolaborasi, dan keselarasan program pembangunan demi percepatan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Maluku Utara.
(Tim/Red)
