FaduliNews.com, Senin/17/02/2025 Pada tanggal 17 Februari 2025, Satuan Tugas Operasi Pekat Kie Raha I – 2025 yang digelar oleh Polda Maluku Utara berhasil mengamankan lima orang terduga pelaku judi togel di sekitar Kelurahan Ubo-Ubo, Kota Ternate. Kelima tersangka tersebut berinisial AW (49), AHI (40), MD (50), FU (20), dan MA (59). Mereka beserta barang bukti yang ditemukan telah dibawa ke Polda Maluku Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut. Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 3 kantong hitam berisi lembaran kupon, 1 buah tas hitam, 2 buah kaleng berisi lembaran kupon, 1 unit handphone, 1 buah KTP, dan uang tunai hasil judi togel sebesar Rp797.000.
Operasi ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dan menciptakan ketertiban di wilayah hukum Polda Malut. Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa operasi ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolda Maluku Utara yang menekankan pentingnya pemberantasan praktik judi togel di wilayah Malut. “Operasi Pekat Kie Raha I – 2025 ini bertujuan untuk memberantas berbagai bentuk penyakit masyarakat yang meresahkan warga, termasuk judi, miras, narkoba, premanisme, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” ujarnya.
Kabid menambahkan bahwa operasi ini diharapkan dapat mengurangi keresahan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih aman serta tertib. “Kami berkomitmen untuk terus memberantas segala bentuk penyakit masyarakat demi menjaga ketertiban dan keamanan warga di wilayah hukum Polda Malut,” tegasnya
Selain itu, Kabid juga mengimbau masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. “Apabila masyarakat melihat kegiatan yang berpotensi mengganggu situasi kamtibmas, segera laporkan kepada aparat kepolisian terdekat”
Operasi Pekat Kie Raha I – 2025 ini menjadi bukti keseriusan Polda Malut dalam menindak tegas berbagai bentuk kejahatan dan gangguan ketertiban masyarakat. Polda Malut akan terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran hukum untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat.
(Red)
