Foto:Masyarakat yang mendukung Hadirnya PT. KTS di desa Bobo
Dalam forum yang dihadiri tokoh agama, pemuda, perempuan, serta para tetua desa itu, pihak manajemen memaparkan data resmi mulai dari IUPOP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi), IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), hingga AMDAL yang masih berlaku. Semua dokumen ditampilkan melalui infokus, halaman demi halaman, agar masyarakat dapat menyaksikan langsung legalitas perusahaan.
Terkait isu “ganti kulit” IMS ke KTS
Manajemen menjelaskan, perubahan nama dari PT Inti Mining Sentosa (IMS) menjadi PT Karya Tambang Sentosa (KTS) bukan sekadar kosmetik, melainkan keputusan resmi sesuai regulasi Kementerian ESDM. Jika tetap memakai nama IMS, justru akan melanggar aturan karena entitas hukum lama sudah tidak berlaku.
Foto:Sejumlah Masyarakat yang menolak kehadiran PT. KTS
Terkait tudingan formalitas izin
Pihak penolak sempat menyebut izin hanya prosedural tanpa melindungi warga. Namun di dalam rapat, manajemen menunjukkan bukti bahwa izin-izin tersebut melekat pada kegiatan usaha, bukan sekadar kepemilikan saham. Selama IUPOP aktif, AMDAL tetap sah, sehingga keberlanjutan hukum tetap terjamin.
Terkait ancaman kerusakan lingkungan
Kekhawatiran yang dihubungkan dengan tragedi Kawasi dijawab dengan komitmen KTS bersama Harita Group untuk menerapkan prinsip Good Mining Practice. Di antaranya pengelolaan limbah, reklamasi, dan rehabilitasi pasca tambang. Penjelasan teknis disampaikan agar masyarakat paham perbedaan sistem kerja antara perusahaan legal dan operasi yang tidak bertanggung jawab.
Terkait hak warga
Manajemen menegaskan bahwa keberadaan perusahaan justru membuka ruang bagi peningkatan kesejahteraan melalui lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat. Semua itu dijalankan dalam kerangka hukum yang jelas.
Dari hasil forum, terlihat bahwa mayoritas warga Bobo memberikan dukungan terhadap kehadiran KTS, dengan catatan tetap mengawal komitmen perusahaan. Sementara kelompok penolak yang jumlahnya hanya sebagian kecil tetap diberikan ruang menyampaikan pandangan, sebagai bagian dari demokrasi.
Pertemuan ini menutup kabar simpang siur yang sempat beredar di luar. Apa yang dituduhkan pihak penolak di media online terbantahkan secara terbuka, karena data, dokumen, dan penjelasan perusahaan sudah dipaparkan tuntas di depan masyarakat.(***)
