Faduli1.com – Menindaklanjuti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi secara nasional, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengambil langkah cepat dengan menggelar pertemuan lintas sektor yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, di Ruang Rapat Wali Kota Tidore Kepulauan, Kamis (11/6/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Kapolresta Tidore, para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, pimpinan OPD terkait, Ketua Organda Kota Tidore, para motoris, serta perwakilan sopir angkutan umum.
Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo menegaskan bahwa Pemerintah Daerah akan terus mengambil langkah strategis untuk meminimalisir dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat, terutama pada sektor transportasi dan aktivitas ekonomi.
“Kami berharap meskipun kenaikan BBM akan mempengaruhi aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat, namun kita dapat bersama-sama mencari solusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan aman dan baik, terutama pelayanan angkutan umum sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan,” ujar Ismail.
Menurutnya, diperlukan keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa dan para pelaku usaha maupun penyedia layanan transportasi agar kualitas pelayanan tetap terjaga tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat.
Ismail juga berharap pertemuan tersebut dapat membangun kesepahaman antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan terkait penyesuaian tarif sementara sambil menunggu penyaluran BBM subsidi yang direncanakan mulai berlangsung pada awal Juli 2026.
Selain itu, ia meminta Dinas Perhubungan, Organda, dan Disperindagkop untuk melakukan pendampingan terkait penggunaan barcode BBM subsidi.
“Pastikan seluruh angkutan memiliki barcode yang aktif dan memahami cara penggunaannya sehingga saat BBM subsidi tersedia nanti dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para sopir angkutan umum,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolresta Tidore Kombes Pol Ampi Mesias menegaskan bahwa pihak kepolisian akan terus mendukung pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terkait distribusi BBM.
“Kami sangat berkepentingan agar seluruh proses penyaluran BBM dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan gangguan kamtibmas di tengah masyarakat,” kata Ampi.
Ia memastikan pihak kepolisian akan terus melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara aman dan tertib.
Di kesempatan yang sama, Direktur PT Rusda Awat, Ahmad, memastikan pelayanan di SPBU akan dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya sopir angkutan umum, bentor, dan ojek.
Menurutnya, Kota Tidore direncanakan menerima kuota BBM subsidi berupa Pertalite sebanyak 100 ton per bulan dan Solar sebanyak 60 ton per bulan yang mulai disalurkan pada Juli 2026.
“Jika ke depan terjadi kekurangan, kami akan terus melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penambahan kuota,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sejak 11 Juni 2026, pelayanan BBM non-subsidi kembali berjalan dengan stok yang masuk terdiri dari Pertamax sebanyak 71 ton, Dexlite 20 ton, dan minyak tanah 100 ton.
“Stok BBM akan dijadwalkan masuk setiap minggu sehingga kebutuhan masyarakat Kota Tidore tetap terjamin,” tambahnya.
Ketua Organda Kota Tidore, Husain Alting, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Tidore dalam mencari solusi terhadap dampak kenaikan harga BBM.
“Kami sangat mengapresiasi Pemkot Tidore karena mengambil langkah cepat sehingga kita bisa bersama-sama mencari solusi. Saat ini pelayanan angkutan umum belum berjalan normal karena para sopir masih menunggu kejelasan tarif sementara,” ungkap Husain.
Ia juga meminta agar pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi diperketat, barcode kembali diaktifkan, serta tidak ada lagi pembelian BBM menggunakan galon.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris, menjelaskan bahwa tarif sementara angkutan umum akan disesuaikan dengan persentase kenaikan harga BBM.
“Tarif sementara dinaikkan sekitar 30 persen atau sebesar Rp4.000. Misalnya trayek Terminal Rum–Terminal Sarimalaha yang sebelumnya Rp20.000 menjadi Rp24.000,” jelas Marsaid.
Ia menambahkan, setelah BBM subsidi mulai disalurkan pada Juli mendatang, pemerintah akan kembali melakukan evaluasi dan menghitung ulang tarif angkutan sesuai kondisi yang berlaku.
Berdasarkan hasil kesepakatan rapat, tarif sementara angkutan umum mengalami penyesuaian. Tarif angkot ditetapkan sebesar Rp4.000 per penumpang. Untuk rute Soasio–Rum yang sebelumnya Rp20.000 naik menjadi Rp24.000, sedangkan tarif bentor yang sebelumnya Rp7.000 naik menjadi Rp10.000. Khusus pelajar, tarif tetap diberlakukan seperti sebelumnya.
Sementara itu, tarif angkutan laut untuk rute Rum–Bastiong, Tidore–Loleo maupun sebaliknya hingga saat ini belum mengalami kenaikan.
Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam menjaga stabilitas pelayanan transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat di tengah kenaikan harga BBM, sembari menunggu realisasi distribusi BBM subsidi yang mulai diberlakukan pada Juli 2026 mendatang.(Id)
