Fadulinews.com | Ternate – Polemik Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Pulau Morotai kembali memanas. Menyusul munculnya pemberitaan yang menuding Pemerintah Provinsi Maluku Utara “menahan” DBH Rp 17 miliar, Zulkifli Makatita, wartawan senior sekaligus tokoh masyarakat pers Maluku Utara, mengeluarkan pernyataan keras yang menyebut narasi tersebut penuh distorsi dan tidak bertumpu pada data resmi.
Dalam keterangannya di Ternate, Zulkifli menegaskan bahwa pemberitaan yang beredar telah mengabaikan aspek regulasi dan hanya memperbesar isu tanpa memahami proses teknis keuangan daerah.
“Mari berhenti menyesatkan publik. DBH itu bukan ditahan. Ada mekanisme verifikasi yang wajib ditempuh untuk memastikan penyaluran anggaran tidak menimbulkan masalah hukum. Tapi justru yang ditonjolkan adalah drama, bukan data,” tegasnya.
Narasi Kerugian Masyarakat Dinilai Hiperbolis
Zulkifli menilai klaim bahwa keterlambatan DBH telah melumpuhkan pelayanan publik di 88 desa dan 6 kecamatan Morotai merupakan narasi hiperbolis yang tidak didukung bukti konkret.
“Menyeret-nyeret masyarakat sebagai korban adalah taktik lama untuk membangun kemarahan publik. Faktanya, Morotai punya banyak sumber pembiayaan lain. DBH bukan satu-satunya penopang,” ujarnya.
Fakta Hutang PEN Rp 200 Miliar Disembunyikan
Lebih jauh, Zulkifli mengungkapkan bahwa ada fakta penting yang sengaja diabaikan : beban fiskal Morotai yang masih tersandera hutang PEN sekitar Rp 200 miliar dari pemerintahan terdahulu.
“Ini fakta besar yang tidak disentuh dalam pemberitaan. Bagaimana mungkin persoalan fiskal dipotret seolah-olah murni akibat Pemprov sekarang? Analisis seperti itu dangkal dan tidak jujur,” kata Zulkifli.
Sindir Kritik Politis : “Lebih Banyak Retorika daripada Data”
Ia juga menyentil pihak-pihak yang menjadikan isu DBH sebagai panggung politis dengan menyerang gubernur lewat opini di media sosial.
“Menuduh gubernur sibuk pencitraan adalah komentar politis, bukan analisis fiskal. Jika ingin bicara anggaran, datanglah dengan data, bukan dengan kalimat provokatif,” tekan Zulkifli.
Pemprov Dianggap Justru Mengamankan Tata Kelola Anggaran
Menurutnya, sikap pemprov yang berhati-hati bukan untuk memperlambat, tetapi melindungi Morotai agar tidak salah dalam menerima dana yang berpotensi menjadi masalah hukum di kemudian hari.
“Publik harus paham: kehati-hatian pemprov itu bagian dari tanggung jawab menjaga integritas anggaran. Mengawal supaya setiap rupiah turun dengan benar, bukan asal cepat lalu bermasalah,” ujarnya.
Seruan : Hentikan Produksi Opini Tanpa Dasar
Menutup pernyataannya, Zulkifli meminta semua pihak—termasuk organisasi kepemudaan dan kelompok kepentingan—agar tidak menggiring isu ini menjadi komoditas politik.
“Kalau benar peduli pada Morotai, mari bicara berdasarkan dokumen, regulasi, dan data. Bukan membuat headline yang membakar emosi publik,” tutupnya.(Red/Fadulinews)
