Ratusan Warga Tidore Gelar Aksi Tolak DOB, Bergerak Menuju Kantor Gubernur di Sofifi

FaduliNews – Tidore. Ratusan masyarakat adat yang tergabung dalam Kesultanan Tidore melakukan aksi unjuk rasa menolak rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Massa bergerak dari Pelabuhan Goto, Kota Tidore Kepulauan, menuju Kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi, Rabu (23/07/2025).

Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap wacana pemekaran wilayah yang tengah hangat diperbincangkan di Maluku Utara, khususnya antara masyarakat Tidore dan wilayah daratan Oba.

Atribut Adat dan Simbol Perlawanan

Massa yang berjumlah kurang lebih 100 orang berangkat menggunakan tiga unit speedboat dan empat unit kapal motor kayu Rum Mereka mengenakan pakaian adat Tidore, seperti ikat kepala merah serta membawa perlengkapan tradisional berupa pedang atau parang. Sebagian besar peserta lainnya tampak mengenakan kaos putih sebagai simbol kesatuan.

Aksi ini menegaskan sikap masyarakat Tidore yang secara konsisten menolak DOB. Di sisi lain, sebagian masyarakat di daratan Oba, terutama di wilayah Sofifi, mendukung DOB demi peningkatan status administratif dari kelurahan menjadi ibu kota provinsi.

Pengamanan Diperketat di Sofifi

Massa tiba di Dermaga Darko, Sofifi, dan bergerak menuju Kantor Gubernur Maluku Utara untuk melangsungkan aksi damai. Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, aparat gabungan dikerahkan dalam jumlah besar.

Berdasarkan informasi dari Humas Polresta Tidore, kekuatan pengamanan terdiri dari:

• Polresta Tidore: 93 personel

• BKO Ditsamapta Polda Malut: 30 personel

• BKO Satbrimob Polda Malut: 30 personel

Total lebih dari 150 aparat gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri bersiaga di lokasi.

Pemerintah Daerah Berbeda Pandangan

Dalam dinamika politik lokal, Wali Kota Tidore Muhammad Senin dan Sultan Tidore Husain alting telah menyatakan penolakannya terhadap DOB. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly, justru mendukung pembentukan DOB sebagai bagian dari rencana strategis pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.

Aksi ini mencerminkan perpecahan pandangan di antara pemangku kepentingan dan masyarakat, yang masih perlu dijembatani melalui dialog terbuka dan transparan.

Reporter: Tim FaduliNews
Editor: Redaksi FaduliNews