Fadulinews.com | TANGERANG, 8 Juni 2025 — Poros Intelektual Muda (PIM) mengeluarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kota Tangerang di bawah kepemimpinan Wali Kota Sachrudin dan Wakil Wali Kota Maryono. Seruan PIM ini bermula dari pernyataan Asisten Daerah I, Deni Koswara, yang menilai unjuk rasa sebagai “membuka aib” dan mempertanyakan perlunya pejabat “turun ke bawah segala macam”.
“Esensi Demokrasi Terabaikan”
Juru Bicara Nasional PIM, Topan Bagaskara, menilai pernyataan tersebut jauh dari semangat government by the people. “Pemerintahan dijalankan atas nama rakyat dan berada di bawah pengawasan rakyat (social control). Dengan pengawasan inilah otoritarianisme pejabat publik bisa ditekan,” tegasnya saat ditemui di Tangerang, Minggu (8/6/2025).
Menurut Topan, tidak jelas apakah pernyataan Deni Koswara merefleksikan sikap pimpinan tertinggi di Kota Tangerang atau hanya inisiatif Asda I sendiri. “Barangkali ini murni upaya menjaga kondusivitas, tapi tanpa klarifikasi, publik akan menilai sebagai pola penghindaran dialog,” ujar Topan.
Ancaman Tekno-Populisme
Topan mengingatkan bahwa jika pola menyematkan “berita cantik” setiap kebijakan atau yang disebutnya tekno-populisme terus berlangsung tanpa evaluasi terbuka, demokrasi di Kota Tangerang akan tergerus. “Dikit-dikit langkah dipoles media, padahal setiap kebijakan harus dibuka ruang evaluasinya. Ini berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi,” tambahnya.
Hak Publik untuk Berkomunikasi
Dalam penjelasannya, Topan merujuk Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi. “Mengeluarkan pendapat dan kritik bukan kriminal; aspirasi wajib dijamin, penyampai kritik dilindungi,” katanya. Pemerintah, menurut Topan, justru semestinya memfasilitasi dan merespons aspirasi secara terbuka.
Klarifikasi Suara 80 %
Selain itu, PIM meminta klarifikasi atas pernyataan Asda I bahwa perolehan suara Sachrudin–Maryono mencapai 80 %. “Jika ada kekeliruan data, segera bertanggung jawab. Komunikasi buruk seperti ini memudarkan kepercayaan publik, memunculkan polemik berkepanjangan,” ujarnya.
Respons Pemerintah Kota Tangerang
Hingga saat ini, Pemerintah Kota Tangerang belum memberikan pernyataan resmi menanggapi kritik PIM—termasuk permintaan klarifikasi data suara dan sikap terhadap unjuk rasa. Sumber di lingkungan Pemkot hanya menyebut pernyataan Deni Koswara bermaksud menenangkan situasi dan menjaga ketertiban publik.
Kesimpulan :
PIM menilai bahwa respon Pemkot Tangerang terhadap aksi publik dan kritik sejauh ini kurang mencerminkan semangat demokrasi terbuka. Mereka mendorong agar Wali Kota Sachrudin dan Wakil Wali Kota Maryono turun langsung berdialog dengan masyarakat, menegaskan kembali komitmen mereka pada pengawasan publik, serta mengoreksi informasi yang keliru. Tanpa itu, kepercayaan warga pada pemerintahan berisiko terus menurun.
Jurnalis : Agung Gumelar
Editor : Tim Redaksi Fadulinews
