Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyampaikan bahwa meskipun saat ini pemerintah daerah menghadapi kebijakan pemangkasan anggaran, namun Pemkot Tidore tetap optimis dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurutnya, di awal masa pemerintahan bersama Wakil Wali Kota, pihaknya berupaya memastikan seluruh program berjalan dengan baik serta meminimalisir potensi persoalan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
“Kami di awal pemerintahan ini berusaha agar tidak ada masalah dalam pelaksanaan program. Karena itu kami juga meminta dukungan dari BPKP agar bersama-sama mendukung pembangunan Kota Tidore ke depan,” ujar Muhammad Sinen.
Ia juga menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar memperkuat koordinasi serta memberikan dukungan penuh kepada BPKP Provinsi Maluku Utara dalam proses evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD Tahun 2026.
“Kepada pimpinan OPD yang diminta data oleh BPKP agar segera ditindaklanjuti demi kelancaran tugas kita bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, R. Agus Prasetyo Budi, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk melaksanakan Penelaahan Informasi Awal (PIA) terkait evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD Tahun 2026.
Agus menyebutkan terdapat lima sektor utama yang menjadi fokus evaluasi BPKP di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
“Ada lima sektor yang akan kami evaluasi, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketahanan pangan, serta prevalensi stunting di Pemerintah Kota Tidore tahun 2026,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kegiatan pengawasan ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Tidore Kepulauan.
“Pada prinsipnya pengawasan ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah sekaligus melihat efektivitas program kegiatan serta efisiensi anggaran. Harapannya setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Tim/Red
