Faduli1.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Pulau Sumatera.
(Senin/ 6/April /2026)
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat evaluasi pemulihan pascabencana yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, dengan fokus pada progres rehabilitasi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Dalam rapat itu, pemerintah menilai pemulihan pascabencana terus menunjukkan perkembangan positif. Indikator yang digunakan meliputi pulihnya fungsi pemerintahan, perbaikan jalan dan jembatan, layanan kesehatan dan pendidikan, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga terpenuhinya kebutuhan dasar seperti listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi.
Di Sumatera Barat, proses pemulihan dinilai paling cepat. Dari 19 kabupaten/kota, sebanyak 16 wilayah terdampak, dan 13 di antaranya kini telah menunjukkan kondisi pemerintahan serta aktivitas masyarakat yang kembali berjalan relatif lancar.
Sementara itu, sebagian besar wilayah di Sumatera Utara juga mengalami kemajuan signifikan, meskipun masih ada beberapa daerah yang membutuhkan perhatian khusus.
Untuk wilayah Aceh, sejumlah daerah telah mendekati kondisi normal. Namun beberapa kawasan seperti Aceh Tamiang masih membutuhkan penanganan intensif agar pemulihan dapat berjalan maksimal.
Mendagri Tito Karnavian dan Menko PMK Pratikno menekankan bahwa percepatan pembangunan huntap menjadi prioritas utama, agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara).
Selain huntap, pemerintah juga memfokuskan percepatan pada pembangunan infrastruktur penting seperti jalan utama dan jembatan, yang berperan besar dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dan mempermudah distribusi bantuan logistik.
Pemerintah turut mengapresiasi kerja cepat lintas kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum yang sigap menangani gangguan akses jalan di sejumlah titik terdampak.
Meski begitu, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus dituntaskan, seperti normalisasi sungai, pemulihan lahan pertanian dan tambak, hingga pembangunan infrastruktur permanen.
Secara keseluruhan, pemerintah memperkirakan proses pemulihan menyeluruh di wilayah terdampak akan berlangsung hingga tiga tahun ke depan (*)
