Faduli1.com – Tidore. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memenuhi kewajiban konstitusional dengan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun 2025–2026 di DPRD Kota Tidore Kepulauan.
LKPJ tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Ade Kama. Agenda serupa juga konsisten menjadi bagian penting mekanisme akuntabilitas Pemkot Tidore bersama DPRD.
Mengawali pidatonya, Muhammad Sinen menjelaskan bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan, penugasan, hingga realisasi APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, tahun 2025 memiliki makna strategis karena menjadi tahun transisi sekaligus tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2025–2029, yang berlandaskan visi:
“Terwujudnya Tidore Kepulauan yang Aman, Nyaman, Ramah, Maju dan Berkelanjutan untuk Semua.”
“Visi ini menjadi arah dan pedoman bagi seluruh lapisan masyarakat serta seluruh jajaran aparatur pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan,” kata Muhammad Sinen.
Secara umum, capaian indikator tujuan pembangunan daerah menunjukkan hasil sangat baik, dengan rata-rata capaian kinerja seluruh indikator mencapai 100,49 persen.
Salah satu kontributor terbesar berasal dari indeks infrastruktur yang mencatat realisasi 89,11, melampaui target 85,00, atau mencapai 104,84 persen.
Selain itu, Indeks Demokrasi Daerah dan Reformasi Birokrasi juga menunjukkan tingkat presisi yang sangat tinggi, dengan capaian masing-masing 99,99 persen dan 99,76 persen.
Namun demikian, pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih terdapat selisih 1,97 poin, dari target 74,88 dengan realisasi 72,91, atau sebesar 97,37 persen, yang menurut wali kota perlu menjadi perhatian serius untuk percepatan di tahun berikutnya.
Tak hanya itu, Muhammad Sinen juga menyoroti sejumlah tantangan penting yang masih dihadapi daerah, terutama pada sektor ekonomi dan sosial.
Pertumbuhan ekonomi Kota Tidore Kepulauan tercatat mengalami perlambatan. Dari target 4,2 persen, realisasinya hanya mencapai 2,30 persen atau 54,76 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,02 persen, masih lebih tinggi dari target 3,33 persen. Untuk angka kemiskinan, realisasinya mencapai 6,54 persen, atau selisih 0,34 poin dari target 6,20 persen.
Di sektor lingkungan, Wali Kota juga menyoroti indeks risiko bencana yang melonjak menjadi 241,25, jauh di atas target 161,25, atau hanya mencapai 66,84 persen.
“Ini menjadi tantangan serius yang harus kita maksimalkan, termasuk pembangunan manusia dan infrastruktur pendidikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, rata-rata lama sekolah terealisasi 10,18 tahun dari target 10,56 tahun, yang berarti secara rata-rata penduduk Tidore telah menempuh pendidikan hingga setara kelas 10 atau SMA kelas 1.
Terkait berbagai persoalan yang belum tertangani secara maksimal, Muhammad Sinen menegaskan seluruhnya telah menjadi fokus pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2026, terutama di tengah penyesuaian besar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN yang berdampak pada ruang fiskal daerah. Isu penyempitan fiskal ini juga sebelumnya telah disampaikan Pemkot dalam pembahasan APBD 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan berat antara memenuhi janji politik pembangunan dan keterbatasan anggaran yang sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, khususnya gaji PPPK.
Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini, Muhammad Sinen berharap DPRD dapat memberikan masukan konstruktif untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan ke depan.
“DPRD memiliki pandangan langsung terhadap kebutuhan prioritas masyarakat di akar rumput. Karena itu kami membuka ruang kolaborasi dan komitmen bersama demi kemajuan nyata Kota Tidore Kepulauan,” tandasnya.
Rapat paripurna kemudian diakhiri dengan penyerahan dokumen LKPJ Tahun 2025 dari Wali Kota kepada Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan.
Sidang tersebut turut dihadiri oleh 23 dari 25 anggota DPRD, Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, unsur Forkopimda, para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, pimpinan OPD, para camat, serta insan pers.(id)
