FaduliNews | Ternate, Minggu, 27 Juli 2025 — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara pada Senin, 28 Juli 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025, yang difokuskan pada pengawasan kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), penataan ruang dan pertanahan, serta strategi peningkatan pendapatan daerah di wilayah kepulauan.
Rombongan Komisi II dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Babullah Ternate pada pukul 07.00 WIT dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Sekretariat Daerah telah menjadwalkan acara penyambutan resmi pada pukul 06.45 WIT di Lounge Bandara, yang akan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat struktural, serta perwakilan instansi vertikal lainnya.
“Diharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada acara penjemputan dan rapat kerja bersama sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor,” bunyi kutipan surat undangan resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir.
Setelah acara penyambutan, agenda akan dilanjutkan dengan rapat kerja bersama antara Komisi II DPR RI dan para pemangku kepentingan daerah pada pukul 09.00 WIT bertempat di Bela Hotel & Convention, Kota Ternate. Pertemuan ini akan membahas secara spesifik peran GTRA dalam penyelesaian persoalan agraria dan tata ruang, serta membangun strategi optimalisasi potensi pendapatan daerah di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara.
Sejumlah pejabat daerah turut diundang dalam kegiatan strategis ini, antara lain:
Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara
Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara
Forkopimda Maluku Utara (Kapolda, Kajati, Danrem 152/Baabullah, Kepala BIN Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi)
Para Wali Kota dan Bupati se-Maluku Utara
Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Maluku Utara
Kepala OPD teknis terkait seperti Bappeda, BPKAD, Bapenda, Dinas PU, Dinas Perkim, hingga Biro Pemerintahan dan Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menjadi salah satu kepala daerah yang turut diundang dalam forum tersebut. Kehadiran beliau dianggap penting mengingat sejumlah proyek strategis nasional dan persoalan agraria juga menyentuh wilayah Tidore.
Di tempat terpisah, seorang warga Tidore berharap agar Komisi II DPR RI juga menyinggung isu pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi dalam agenda rapat. Ia menilai isu tersebut telah menimbulkan ketegangan di masyarakat akibat perbedaan pandangan dan kepentingan antar kelompok.
“Harapannya DOB Sofifi bisa dibahas juga. Kalau tidak dibicarakan terus terang, bisa jadi polemik berkepanjangan. Komisi II bisa jadi penengah,” ungkapnya.
Dari informasi yang diterima FaduliNews, Ribuan masyarakat yang pro terhadap DOB Sofifi juga berencana melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Maluku Utara saat kunjungan berlangsung. Situasi ini menambah tensi politik daerah yang dalam beberapa bulan terakhir terus menghangat akibat tarik-ulur agenda pemekaran.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret dalam penyelesaian konflik agraria, memperkuat struktur tata ruang, serta mendongkrak penerimaan daerah melalui kebijakan pembangunan wilayah kepulauan yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat.
(FaduliNews)
