Faduli1.com – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk terus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kualitas belanja daerah agar tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan, Senin (13/7/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ridwan Moh. Yamin, didampingi Ketua DPRD Ade Kama. Rapat juga dihadiri 22 anggota DPRD, Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, unsur Forkopimda, para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, pimpinan OPD, camat, serta insan pers.
Mengawali penyampaiannya, Muhammad Sinen menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menerima, menyetujui, dan memberikan dukungan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
“Atas nama Pemerintah Daerah, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menerima dan menyetujui Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Muhammad Sinen.
Ia menjelaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah daerahj terus melakukan berbagai upaya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, antara lain dengan pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak serta retribusi daerah, peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, hingga optimalisasi pengelolaan aset daerah agar memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Selain itu, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga terus menggali potensi-potensi pendapatan baru yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan iklim investasi, kemampuan masyarakat, serta prinsip keadilan dan keberlanjutan.
Muhammad Sinen mengatakan, digitalisasi penerimaan daerah juga menjadi bagian penting dalam transformasi tata kelola keuangan daerah. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperluas implementasi sistem pembayaran secara elektronik guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Tak hanya dari sisi pendapatan, Wali Kota juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Setiap alokasi belanja daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, serta kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kebijakan belanja daerah akan terus diarahkan pada program-program prioritas pembangunan, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, lanjut Muhammad Sinen, juga berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi terhadap efektivitas program dan kegiatan akan terus dilakukan agar setiap kebijakan belanja benar-benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Di akhir penyampaiannya, Muhammad Sinen berharap sinergi dan kolaborasi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Tidore Kepulauan terus dipertahankan dalam semangat kemitraan yang sejajar, saling menghormati tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
“Dengan kebersamaan tersebut, diharapkan setiap kebijakan yang dihasilkan semakin berkualitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” pungkasnya.(iD)
