Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan PLTU maupun pengelola tongkang belum memberikan keterangan resmi. Justru wartawan yang datang untuk meliput dihalangi masuk oleh petugas keamanan PLTU dengan alasan perintah pimpinan.
Tindakan ini dikecam keras oleh kalangan pers. Wartawan menegaskan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan tegas melarang siapapun menghalangi tugas jurnalistik. Pasal 18 UU Pers menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi kerja pers dapat dipidana penjara hingga 2 tahun atau denda maksimal Rp500 juta.
“Larangan ini jelas bentuk pelecehan terhadap fungsi pers. Jika terus dibiarkan, kami siap membawa persoalan ini ke jalur hukum,” tegas salah satu wartawan di lokasi.
Sikap tertutup perusahaan BUMN seperti PLTU dinilai bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto selama ini dikenal memiliki kedekatan dengan wartawan serta berulang kali menegaskan pentingnya peran pers dalam menjaga demokrasi. “Jika Presiden saja bisa menerima kritik, apalagi hanya perusahaan milik negara. Tidak boleh ada arogansi seperti ini,” tambah seorang jurnalis senior.
Selain menghalangi tugas pers, persoalan lain yang tidak kalah penting adalah asap pembakaran batu bara yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap aktivitas industri yang menimbulkan pencemaran udara harus diawasi ketat, karena abu dan asap batu bara mengandung partikel berbahaya yang bisa mengganggu sistem pernapasan.
Dinas Kesehatan Kota Tidore pun diharapkan segera turun tangan melakukan pemantauan dampak kesehatan warga, termasuk kemungkinan gangguan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) akibat paparan asap. “Keselamatan masyarakat jauh lebih penting dari kepentingan perusahaan. DLH dan Dinas Kesehatan tidak boleh tinggal diam,” desak warga setempat.
Publik berharap kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah, baik Kementerian BUMN maupun aparat penegak hukum, agar insiden penghalangan kerja wartawan dan dugaan abai terhadap kesehatan masyarakat tidak terulang. Sebab pers bukan hanya pelengkap, tetapi garda depan penyampai informasi akurat bagi masyarakat dalam setiap situasi darurat.
(TIM/RED)
