Faduli1.com-Ternate,Penanggung jawab Work From Infrastructure (WFI) Pemerintah Kota, Samin Marsaoly, menegaskan bahwa kebijakan WFI bukan berarti libur, melainkan tetap bekerja dengan pengawasan dan evaluasi ketat. Penegasan ini disampaikan menyusul banyaknya temuan ketidakhadiran pejabat struktural di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Samin, banyak penyelidikan dan pengamatan lapangan yang kini menjadi bahan evaluasi, terutama di lingkup M-Code dan BKP-DEM.
“Banyak temuan di lapangan. Ini akan menjadi bahan evaluasi penting, khususnya bagi M-Code dan BKP-DEM,” tegas Samin.
Ia menjelaskan, hingga akhir bulan ini Pemerintah Kota akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan WFI dengan fokus pada tiga poin utama. Pertama, menilai apakah standar pelayanan publik yang dijalankan sudah maksimal atau belum. Kedua, mengevaluasi kehadiran ASN, terutama pejabat dengan jabatan kultural dan struktural. Ketiga, menilai penghematan sumber daya, baik air, listrik, maupun biaya operasional lainnya.
“Evaluasi ini dilakukan setiap bulan agar sasaran pelaksanaan WFI benar-benar tercapai, yakni penghematan dan pelayanan publik tetap berjalan,” ujarnya.
Samin menegaskan, WFI diterapkan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan publik lainnya, termasuk administrasi kependudukan, pelayanan kemasyarakatan, BPBD, dan Pemadam Kebakaran.
“Pelayanan tidak boleh berhenti. Sekolah, layanan kesehatan, BPBD, Damkar, dan pelayanan publik lainnya tetap berjalan,” katanya.
Ia mengingatkan, apabila dalam evaluasi ditemukan OPD yang tidak menghadirkan pelayanan, maka akan diberikan teguran hingga sanksi dalam waktu satu bulan evaluasi.
“Kesimpulannya jelas, WFI itu bukan libur. Jangan salah tafsir. Tidak ada kata libur. Tetap bekerja,” tegas Samin.
Dalam hasil pengamatannya, Samin mengaku masih menemukan banyak pejabat, khususnya di level kepala bidang, yang belum menunjukkan kehadiran optimal. Bahkan tingkat kehadiran pejabat struktural dan internal eselon disebut masih berada di kisaran 20 hingga 35 persen.
“Ini akan berdampak langsung pada penilaian kinerja dan PPP. Minggu depan kalau saya temukan lagi, saya beri hukuman. Jangan salah tafsir,” tandasnya.
Pejabat yang menjadi sasaran evaluasi meliputi kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala seksi, kepala bagian, camat, hingga kasubag di seluruh OPD.
Pemerintah Kota memastikan evaluasi dan langkah korektif akan terus dilakukan agar tidak lagi terjadi kesalahan penafsiran kebijakan WFI di lingkungan ASN.
“WF itu bekerja, bukan libur,” pungkas Samin Marsaoly.
(Faduli)
