Fadulinews.com | Jakarta — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan capaian realisasi belanja negara di sektor pangan dan kesehatan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, sejumlah Program Strategis Nasional menunjukkan hasil signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan produksi pangan, serta memperluas akses layanan kesehatan masyarakat.
Empat Pilar Ketahanan Pangan
Dalam paparannya, Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah merealisasikan belanja ketahanan pangan melalui empat program utama.
Pertama, program subsidi non-energi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan subsidi pupuk, dengan realisasi anggaran mencapai Rp 52,4 triliun.
Kedua, subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 192,2 triliun untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar dan mendukung produktivitas sektor pertanian.
Ketiga, penguatan lumbung pangan nasional dengan alokasi anggaran Rp 8,0 triliun.
Dan keempat, suntikan dana ke Perum Bulog dan cadangan pangan nasional sebesar Rp 22,1 triliun.
“Ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam menjaga kemandirian dan kemakmuran bangsa. Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran terus melakukan berbagai terobosan untuk memperkuat sektor pangan,” jelas Purbaya melalui akun resmi Instagram @menkeuri, dikutip Sabtu (25/10/2025).
Purbaya menambahkan, berkat realisasi anggaran tersebut, produksi beras nasional meningkat menjadi 33,2 juta ton, cadangan pangan pemerintah mencapai 4,2 juta ton, harga gabah stabil di Rp 6.500/kg, dan Nilai Tukar Petani (NTP) menembus angka 124,36, tertinggi sepanjang sejarah.
“Tujuannya agar ketahanan bangsa semakin kokoh, meningkatkan kesejahteraan petani dan kualitas UMKM, sehingga kemandirian bangsa kian menguat,” ujar Purbaya.
Fokus Penguatan Layanan Kesehatan
Selain sektor pangan, pemerintah juga menunjukkan progres signifikan dalam bidang kesehatan. Menurut Purbaya, total realisasi belanja kesehatan selama satu tahun terakhir mencapai Rp 132,4 triliun.
Dana tersebut terbagi menjadi dua fokus utama:
Sarana dan prasarana kesehatan dengan realisasi Rp 46,8 triliun, termasuk pembangunan dan peningkatan fasilitas rumah sakit daerah.
Layanan kesehatan masyarakat dengan realisasi Rp 75,9 triliun, mencakup program bantuan iuran JKN dan pelayanan kesehatan gratis.
Melalui pembiayaan itu, sekitar 38 juta warga telah menerima manfaat dari program Cek Kesehatan Gratis (CKG), sementara 96,8 juta warga mendapatkan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, 66 RSUD kelas D dan D Pratama telah ditingkatkan menjadi RSUD kelas C untuk memperluas akses layanan kesehatan di daerah.
“Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, berbagai langkah nyata telah dijalankan untuk memperkuat kesehatan masyarakat,” tulis Purbaya dalam unggahan resminya.
Program CKG, lanjutnya, menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo, yang menjangkau bayi baru lahir, ibu hamil, anak sekolah, hingga lansia di seluruh wilayah Indonesia.
“CKG adalah program nyata untuk memastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas,” pungkas Menkeu.
Kinerja Fiskal dan Dampak Sosial
Secara umum, capaian tersebut mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo–Gibran yang berorientasi pada ketahanan nasional dan pemerataan kesejahteraan.
Kebijakan belanja yang lebih produktif diarahkan untuk memperkuat sektor strategis—pangan dan kesehatan—yang menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Pemerintah memastikan realisasi anggaran tersebut tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani, penurunan angka kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di berbagai daerah.
Editor : Tim Redaksi Fadulinews
Sumber : Kementerian Keuangan / Instagram @menkeuri / Rilis resmi 25 Oktober 2025
