Menjelang HUT ke-80 RI, PMII Malut: Kemerdekaan Tanpa Kebebasan Pers dan Perlindungan Perempuan Hanya Ilusi

Berita, Pendidikan, Viral451 Dilihat
Spread the love

FaduliNews_Ternate – Menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Maluku Utara menggelar Dialog Anak Muda bertema “Bersama, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Diskusi ini berlangsung di Caffe Sabeba, Tanah Tinggi, Kota Ternate, Jumat (8/8/2025), menghadirkan tiga narasumber yang membedah makna kemerdekaan dari berbagai sudut pandang.

Ketiga narasumber tersebut yakni Abdul Haris Nepe (aktivis) membawakan materi Nasionalisme dan Cinta Tanah Air, Yunita Kaunar (Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Ternate) membahas Jurnalisme di Masa Kemerdekaan, serta Yulia Pihang (pemerhati perempuan dan anak) dengan materi Kemerdekaan Perempuan dan Anak.

banner 336x280

Dalam pemaparannya, Abdul Haris Nepe mengulas konsep Nation-State yang lahir dari Perjanjian Westphalia pasca Perang 30 Tahun, serta teori sistem dunia yang membagi negara menjadi Core, Semi-Periphery, dan Periphery. Ia juga menyinggung peristiwa Resolusi Jihad NU dan peta politik Bung Karno di panggung global, sebagai langkah maju mempertahankan kedaulatan bangsa.
“Cinta tanah air harus dimaknai secara makro-historis: mengenal musuh dari luar hingga memahami ancaman di dalam tubuh kebangsaan,” tegasnya.

Sementara itu, Yunita Kaunar menyoroti tantangan kebebasan pers di Maluku Utara. Menurutnya, kasus intimidasi terhadap jurnalis justru meningkat sejak 2022 hingga sekarang, termasuk tindak kekerasan terhadap wartawan di beberapa daerah.
“Kemerdekaan pers masih jauh dari kata bebas. Kebebasan memberitakan sesuai UU Pers harus terus diperjuangkan,” ujarnya.

Pemateri ketiga, Yulia Pihang, mengangkat isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia menegaskan bahwa meski sudah 80 tahun merdeka, perempuan belum sepenuhnya bebas secara ekonomi, psikis, dan fisik.
“Perempuan dan laki-laki sama-sama berjuang merebut kemerdekaan, seperti Cut Nyak Dien dan Nukila. Namun kini, angka kekerasan seksual di Maluku Utara justru meningkat tanpa kepastian hukum,” tandasnya.

Yulia juga mengkritik lemahnya penanganan kasus oleh dinas terkait yang dinilai kurang disiplin. Menurutnya, kemerdekaan tanpa jaminan hak atas tanah, kebebasan berekspresi, dan perlindungan wilayah akan sia-sia.

Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen gerakan pemuda, Cipayung Plus, dan mahasiswa dari berbagai kampus di Maluku Utara. Diskusi berjalan dinamis, menjadi ruang refleksi bagi anak muda untuk memaknai kembali nasionalisme di era kemerdekaan yang semakin kompleks.

Reporter: Roeslan Samad

Editor: FaduliNews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *