SPBU Obi Diduga Manipulasi Harga, Hilangkan Fasilitas Bongkar, dan Tutup Informasi Publik. Penjaga Akui Sudah Lama Ingatkan Pemilik, Namun Tak Digubris
Obi,Halmahera Selatan –FaduliNews kembali mengungkap praktik distribusi BBM yang diduga melanggar aturan Pertamina dan Kementerian ESDM. Temuan terbaru semakin menguatkan dugaan bahwa SPBU di Kecamatan Obi selama bertahun-tahun mengoperasikan sistem distribusi yang tidak aman, tidak transparan, dan berpotensi merugikan masyarakat.
SPBU tersebut diketahui milik seorang Haji, yang menurut data warga merupakan dosen di salah satu universitas besar di Kota Ternate. Namun sikap pemilik SPBU justru menghindari konfirmasi publik, memperkuat pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam rantai distribusi BBM di Obi.
1. Penjaga SPBU Mengakui: Sudah Lama Ingatkan Pemilik Bangun Jembatan Bongkar – Tidak Pernah Ditindaklanjuti
Saat dilakukan cross-check di lokasi, salah satu penjaga SPBU memberikan pengakuan yang sangat krusial:
“Kita sudah lama sampaikan ke Haji untuk bangun jembatan bongkar BBM. Itu kewajiban. Tapi sampai sekarang tidak ada tindakan.”
Pengakuan ini memperjelas bahwa absennya jembatan bongkar (loading jetty) — yang merupakan standar keselamatan wajib dari Pertamina — bukan karena ketidaktahuan, melainkan diabaikan bertahun-tahun oleh pemilik.
Padahal menurut:
HSSE Manual Pertamina,
SOP Bongkar Muat BBM Jalur Laut,
Standar dan Mutu Pelayanan Operasional (SMPO) SPBU Pertamina,
setiap SPBU yang menerima BBM melalui jalur laut wajib memiliki jembatan bongkar yang aman dan tersertifikasi.
Tidak adanya jembatan mengakibatkan BBM diturunkan dengan:
menarik selang dari kapal ke darat,
tanpa perlindungan keselamatan,
tanpa area kerja standar,
dan sangat berpotensi menimbulkan kebakaran dan tumpahan laut.
Ini bukan lagi kelalaian teknis — ini adalah pengabaian berulang terhadap kewajiban keamanan.
2. Kapal Lakukan Transfer BBM Menggunakan Selang di Laut – Foto dan Fakta di Lapangan Menguatkan Dugaan Pelanggaran Berat
Dokumentasi FaduliNews memperlihatkan:
kapal ukuran menengah berlabuh di dekat pantai,
selang panjang membentang dari laut ke pesisir,
dua pelampung merah sebagai penanda aliran selang,
seorang warga melintas dengan perahu kecil di jalur selang,
tanpa satu pun petugas keselamatan di lokasi.
Ini adalah metode pembongkaran yang sangat berbahaya dan tidak sesuai SOP Pertamina.
Informasi warga bahkan menyebut bahwa kapal ini diduga terkait dengan pejabat tertentu di Kota Ternate, meski hal ini masih terus diverifikasi,dan dalam waktu dekat Wartawan juga akan konfirmasi ke pejabat yang di sebutkan.
Yang jelas,SPBU resmi Pertamina tidak boleh menerima BBM dari kapal dengan cara seperti ini — titik.
3. Harga Diduga Dinaikkan Menjadi Rp11.000 – Melabrak HET Pertamina & Permen ESDM
Berdasarkan temuan lapangan, harga BBM di SPBU ini dijual hingga Rp11.000 per liter, padahal harga resmi sebelumnya berada di kisaran Rp10.000.
Kenaikan sepihak ini melanggar:
Permen ESDM No. 18 Tahun 2021,
SK Dirjen Migas soal HET BBM,
SOP Harga BBM di SPBU Penugasan,
Etika distribusi energi dalam wilayah pelayanan publik.
Jika dugaan ini benar BBM subsidi atau penugasan dijual di atas HET, maka ini patut diduga sebagai pelanggaran serius terhadap distribusi barang bersubsidi negara.
4. Kuota BBM Cepat Habis – Tapi Pemilik Menolak Dikonfirmasi
Kuota BBM di SPBU ini dilaporkan hampir selalu habis cepat setiap hari. Namun ketika wartawan menanyakan dasar pembagian kuota kepada nelayan, penjaga SPBU menjawab:
“Tanyakan saja ke Haji. Kita tidak bisa jawab.”
Masalahnya:Haji menolak ditemui, menolak diwawancarai, dan menolak memberikan data.
Padahal pertanyaan wartawan sangat wajar:
Siapa saja nelayan penerima?
Berapa kuota harian?
Mengapa kuota cepat habis?
Adakah alokasi yang dialirkan ke pengecer?
Sikap pemilik SPBU yang terus menghindar membuat dugaan penyimpangan justru semakin kuat.
5. Dugaan Kelompok Pengecer Mendominasi Distribusi
Informasi lapangan menyebut bahwa sebagian BBM dari SPBU ini diduga mengalir ke pengecer tertentu. Di area sekitar SPBU terdapat ratusan jeriken yang ditengarai disiapkan untuk distribusi di luar jalur resmi, kalau tidak percaya Senin besok banyak sekali carigen yang numpuk di seputaran ini.
Jika benar demikian, maka nelayan akan selalu kekurangan BBM,harga pasar akan naik,pengecer bisa mengendalikan pasokan,dan masyarakat dirugikan secara langsung.
6. Publik Wajib Mendapat Jawaban – Pertamina & Pemerintah Diminta Turun Mendadak,Dengan temuan SPBU tanpa jembatan bongkar,Transfer BBM lewat selang di laut,Harga di atas HET,pemilik menghindar dari konfirmasi, Kuota cepat habis tanpa penjelasan,dugaan aliran ke pengecer
FaduliNews mendesak:Pertamina Region Papua–Maluku,Pertamina Ternate,Kementerian ESDM,Kapolda Maluku Utara
Polres Halsel untuk turun melakukan audit distribusi BBM secara penuh, termasuk mengecek: arus BBM dari kapal ke SPBU,validitas kuota nelayan,aliran BBM ke pengecer,sistem harga yang diterapkan SPBU,serta kepatuhan fasilitas SPBU terhadap SOP Pertamina.
7. FaduliNews Akan Mengawal Kasus Ini Sampai Tuntas,Investigasi lapangan akan terus dilakukan untuk mengungkap siapa yang bermain,siapa yang diuntungkan,dan siapa yang dirugikan dari praktik distribusi BBM di Obi.
Wartawan tidak punya kepentingan apa-apa selain satu: menjamin hak masyarakat atas BBM yang adil, aman, dan transparan.
Wartawan tidak akan mundur, meskipun beredar ada orang kuat di belakang pemilik SPBU namun untuk keadilan, wartawan akan terus mengawal masalah ini Demi kepentingan umum dan masyarakat kecamatan obi dan informasi temuan ini akan kami sampaikan ke presiden Prabowo-
Kami menunggu konfirmasi resmi pihak SPBU
(Tim/Red)
