FaduliNews|Ternate| Minggu/27/07/2025 – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara pada Senin besok, 28 Juli 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025, dengan fokus utama pada pengawasan terhadap fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), penataan ruang dan pertanahan, serta upaya peningkatan pendapatan daerah sebagai provinsi kepulauan.
Rombongan Komisi II DPR RI tiba di Bandara Babullah Ternate pukul 07.00 WIT menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Sekretariat Daerah mengatur acara penjemputan resmi yang dilaksanakan pada pukul 06.45 WIT di Lounge Bandara. Seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat struktural, dan perwakilan instansi vertikal turut hadir dalam penyambutan tersebut.
“Diharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada acara penjemputan dan rapat kerja bersama sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor,” demikian kutipan dalam surat undangan resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, tertanggal 25 Juli 2025.
Setelah penyambutan, agenda dilanjutkan dengan rapat kerja bersama antara Komisi II DPR RI dan para pemangku kepentingan daerah yang berlangsung pukul 09.00 WIT di Bela Hotel & Convention, Ternate. Pertemuan ini membahas secara spesifik peran GTRA dalam menyelesaikan persoalan agraria dan tata ruang, serta strategi peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi sumber daya wilayah kepulauan.
Adapun pejabat yang diundang dalam kegiatan tersebut antara lain:
1.Gubernur Maluku Utara
2.Wakil Gubernur Maluku Utara
3.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara
4.Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara
5.Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
6.Komandan Resor Militer 152 Baabullah
7.Kepala Badan Intelejen Daerah Provinsi Maluku Utara
8.Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
9.Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate
10.Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Leo Watimena
11.Walikota Temate
12.Walikota Tidore Kepulauan
13.Bupati Halmahera Utara
14.Bupati Halmahera Selatan
15.Bupati Halmahera Barat
16.Bupati Halmahera Timur
17.Bupati Halmahera Tengah
18.Bupati Pulau Morotai
19.Bupati Kepulauan Sula
20.Bupati Pulau Taliabu
21.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Maluku Utara
22.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Nusa Tenggara Barat
23.Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional Wilayah Maluku Utara
24.Kepala Bidang Survei dan Pernetaan Badan Pertanahan Nasional Wilayah Maluku Utara
25.Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional Wilayah Maluku Utara
26.Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Badan Pertanahan Nasional Wilayah Maluku Utara
27.Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Wilayah Maluku Utara
28. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional Wilayah Maluku Utara
29.Kepala Kantor Pertanahan Kota Ternate
30.Kepala Kantor Pertanahan Kote Tidore Kepulauan
31.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara
32.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan
33.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat
34.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur
35.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah
36.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai
37.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sula
38.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Taliabu
39.Asisten I Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
40.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara
41.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara
42.Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara
43 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara
44 Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara
45 Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara
46 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara
47 Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara
Pertemuan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi nyata dalam menyelesaikan konflik pertanahan, memperkuat struktur tata ruang, dan meningkatkan penerimaan daerah melalui kebijakan berbasis wilayah kepulauan yang inklusif.
(Faduli)
