FADULI.COM –Rentetan insiden tenggelamnya kapal tongkang bermuatan ore nikel di wilayah Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah sepanjang 2026 bukan lagi sekadar kecelakaan laut biasa. Ini adalah cermin buram tata kelola industri tambang dan transportasi mineral di Maluku Utara.(Sabtu/21/03/2026)
Beberapa nama perusahaan kini patut menjadi sorotan serius publik, di antaranya PT. Wanatiara Persada, PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), serta perusahaan pelayaran seperti PT. Prima Dharma Karsa yang kapalnya dilaporkan terlibat dalam insiden di perairan Halmahera Tengah.
Peristiwa tongkang bocor, muatan ore nikel tumpah ke laut, hingga kapal terbalik akibat cuaca buruk bukan hal baru. Yang menjadi pertanyaan besar:
apakah semua ini murni faktor alam, atau ada kelalaian yang terus dibiarkan?
Jika kapal tetap dipaksakan berlayar dalam kondisi tidak layak, jika muatan berlebih diabaikan, atau jika standar keselamatan hanya formalitas di atas kertas—maka ini bukan lagi musibah, melainkan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan.
Sebagilai putra asal Maluku Utara,Om Faduli menilai kondisi ini harus sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Maluku Utara hari ini bukan hanya dikenal sebagai daerah kaya sumber daya nikel, tetapi juga mulai disorot sebagai wilayah dengan potensi pelanggaran dalam tata kelola tambang dan transportasi laut.
Perusahaan jangan alergi terhadap kritik.
Transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan.
Sangat disayangkan, di lapangan justru muncul praktik-praktik yang mencederai kebebasan pers. Setiap ada wartawan yang turun langsung melakukan peliputan di zona pertambangan, tidak jarang langsung “direspons” oleh pihak tertentu dengan cara menghubungi media lain yang sudah menjalin kerja sama.
Tujuannya jelas:
mengendalikan narasi, menutupi fakta, atau menggiring opini publik sesuai versi perusahaan.
Ini bukan hanya tidak sehat, tetapi juga berbahaya bagi demokrasi dan kebebasan informasi.
Sebagai putra Maluku Utara Om Faduli sampaikan:
Jangan ada upaya membungkam fakta. Jangan ada permainan di balik layar untuk memecah belah sesama jurnalis.
Kepada rekan-rekan media dan wartawan di Maluku Utara, ini saatnya bersatu. Jangan mau diadu domba. Jangan terjebak dalam “perang media” hanya demi panggung yang disiapkan oleh pihak perusahaan di Halmahera tengah, Bupati ikram sangaji juga harus lebih keras dalam melihat situasi seperti ini, karena menyangkut kesehatan warga Halmahera tengah dan menjaga laut tetap indah.
Jurnalis bukan alat.
Media bukan corong kepentingan.
Fungsi pers adalah mengawasi, mengkritik, dan menyampaikan kebenaran kepada publik—bukan menjadi tameng bagi kekuatan modal.
Di sisi lain, peran syahbandar dan otoritas pengawasan juga harus diperiksa secara serius. Jika kapal-kapal bermasalah terus lolos, maka patut diduga ada kelalaian, bahkan kemungkinan pembiaran.
Om Faduli menegaskan akan:
Mengirim surat resmi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan
Meminta data lengkap kapal dan tongkang pengangkut ore nikel di Maluku Utara
Mengungkap tujuan pengiriman, termasuk negara tujuan ekspor
Menelusuri rantai distribusi nikel dari tambang hingga pasar global
Faduli.com juga akan menghadirkan liputan investigasi khusus.
Karena yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nama perusahaan atau citra daerah—tetapi masa depan laut, lingkungan, dan kepercayaan publik.
Jika praktik ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin Maluku Utara akan dikenal bukan sebagai “surga nikel”, tetapi sebagai contoh kegagalan pengawasan sumber daya alam.
Negara harus hadir.
Perusahaan harus bertanggung jawab.
Dan pers harus tetap merdeka.
By:#OMFaduliPeduli
#RedaksiF1
