FaduliNews – Ketika wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi semakin memanas dan menjadi topik hangat antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, sebuah suara berbeda muncul dari wilayah pinggiran: Desa Koli, Kecamatan Oba.
Kepala Desa Koli, Djabir Musa, dengan tegas menyatakan bahwa DOB bukanlah kebutuhan mendesak masyarakat saat ini. Ia menyampaikan bahwa masyarakat di Oba dan Oba Selatan justru lebih membutuhkan pemerataan pembangunan infrastruktur, bukan perubahan status administratif.
“Kami tidak butuh DOB. Yang kami butuh adalah pemerataan pembangunan di Kecamatan Oba dan Oba Selatan. Jangan sampai isu pemekaran ini hanya menguntungkan segelintir elite, sementara kami di bawah tetap jalan di tempat,” ungkap Djabir Musa.
Menurut Djabir, desa-desa di wilayah Oba masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti jalan penghubung yang rusak, minimnya air bersih, fasilitas kesehatan yang terbatas, serta kondisi sekolah yang belum memadai. Ironisnya, kata dia, isu DOB justru mengalihkan perhatian publik dari persoalan riil yang dirasakan masyarakat setiap hari.
Pernyataan Djabir Musa ini menjadi catatan penting di tengah narasi besar Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang mendorong Sofifi menjadi kota mandiri. Langkah tersebut dinilai strategis dari sisi pemerintahan provinsi, namun memicu respons keras dari Pemerintah Kota Tidore dan sebagian masyarakat.
Bagi Djabir Musa dan masyarakat Desa Koli, DOB Sofifi dinilai belum menjawab kebutuhan riil warga pinggiran. Bahkan, ia menyebut bahwa ketimpangan pembangunan antara wilayah pusat dan pelosok semakin nyata dan dirasakan bertahun-tahun.
“Silakan saja kalau pemerintah atas mau bicara pemekaran. Tapi jangan abaikan kami yang tiap hari harus melewati jalan berlumpur, listrik padam, dan anak-anak sekolah tanpa fasilitas. Itu dulu yang diselesaikan.”
Sikap Djabir Musa ini mencerminkan kegelisahan masyarakat desa yang merasa tertinggal dari arus pembangunan. Mereka berharap pemerintah—baik provinsi maupun kota—tidak larut dalam perdebatan status wilayah, tetapi lebih fokus pada keadilan pembangunan yang menyentuh seluruh pelosok daerah.
