FaduliNews – Tidore, Senin, 4 Agustus 2025
Setelah penantian panjang sejak menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan, kurang lebih 984 yang Terima SK dan sebanyak 128 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidore Kepulauan akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memastikan bahwa pencairan gaji pertama untuk para P3K akan dilakukan dalam waktu dekat.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh kabid perbendaharaan Kota Tidore Kepulauan di ruang kerjanya.
Belum lama ini penyerahan SK P3K di halaman Kantor Wali Kota. Wali Kota menyebut bahwa Agustus akan semua Terima gaji.
“Insya Allah dalam sehari dua sudah cair. Semua sedang diproses sesuai mekanisme,” ujar salah satu pejabat yang ikut mengawal proses pencairan gaji.
Dengan keluarnya Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT), para pegawai P3K secara resmi mulai bertugas dan berhak menerima hak-haknya, termasuk gaji pokok sesuai regulasi yang berlaku. Momen ini menjadi kabar baik bagi para tenaga kesehatan yang selama ini menunggu kejelasan sejak diterbitkannya SK pengangkatan beberapa waktu lalu.
Namun di balik kabar menggembirakan ini, muncul kegelisahan lain. Pasalnya, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi para P3K hingga kini belum juga dibayarkan. Sumber menyampaikan ke faduliNews selama lebih dari tiga bulan terakhir, mereka belum menerima TPP meski telah aktif melaksanakan tugas sebagaimana ASN lainnya.
Ironisnya, saat dikonfirmasi, belum ada satu pun pejabat yang memberikan penjelasan resmi. Pihak RSUD pun terkesan saling lempar tanggung jawab.
“Kami belum tahu pasti kenapa belum cair. Silakan langsung ke Direktur atau BKAD,” ujar sekretaris di RSUD Tidore.
Sayangnya, Direktur RSUD dr. Fajar yang disebut sebagai pihak penanggung jawab, belum merespons saat dihubungi oleh tim FaduliNews.
“Kalau gaji bisa disiapkan cepat, kenapa TPP tidak bisa? Jangan sampai ini cuma trik: gaji diberi, tapi tunjangannya digantung. Itu sama saja setengah hati,” ujar salah satu pegawai yang enggan namanya disebut.
Keterlambatan pembayaran tunjangan ini bukan kali pertama terjadi di lingkungan Pemkot Tidore. Beberapa sumber internal mengungkap bahwa birokrasi yang berbelit dan minim transparansi kerap menjadi alasan molornya pencairan dana, termasuk yang menyangkut hak pegawai.
Publik menuntut agar pemerintah daerah tidak hanya menjanjikan kesejahteraan, tetapi benar-benar memastikan bahwa sistem anggaran dan keuangan dijalankan secara profesional, akuntabel, dan manusiawi.
“Kami tidak menuntut lebih. Hanya minta hak kami yang sudah dijanjikan. Jangan terus-menerus digantung,” tambah sumber yang lain.
FaduliNews akan terus mengawal isu ini dan menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas lambatnya pembayaran TPP para P3K. Pemerintah wajib memberikan penjelasan terbuka, agar kepercayaan publik tidak terkikis oleh janji-janji kosong.
Tempat terpisah kabid perbendaharaan mengakui jika memang ada sebagian sudah Terima SPP dan sebagiannya belum, namun semua akan di selesaikan untuk P3K, ini kebijakannya pimpinan.pasca pertemuan yang di RSUD kini sudah di sampaikan langsung kepada mereka saat rapat bersama walikota muhamad sinen di RSUD tegasnya.
