MALUT-FN_Rabu/05/03/2025 Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tahun anggaran 2024.
Hal ini guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pernyataan ini disampaikan Sherly usai menggelar rapat bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe,Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Malut, Marius Sirumapea, serta seluruh pimpinan OPD dan bendahara masing-masing instansi. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur mengingatkan pentingnya menindaklanjuti temuan-temuan yang telah dikomunikasikan sebelumnya oleh BPK.
Dikbud Malut Jadi Satu-satunya OPD yang Belum Menyelesaikan Laporan
Dalam laporannya, Sherly menyebut bahwa sebagian besar OPD telah menyelesaikan laporan keuangan mereka, kecuali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut. Oleh karena itu, ia meminta agar instansi tersebut segera menyerahkan laporan sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
“Laporan keuangan yang belum selesai di OPD saat ini tinggal Dinas Pendidikan, sehingga diminta segera dimasukkan karena deadline-nya tanggal 27 Maret nanti,” ujar Sherly.
APBD Sehat untuk Kesejahteraan Rakyat Gubernur menekankan bahwa seluruh temuan dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 2022, 2023, dan 2024, harus segera diselesaikan. Dengan demikian, APBD 2025 dapat direncanakan dengan lebih baik, sehat, dan transparan.
“Intinya semua temuan-temuan baik 2022, 2023, dan 2024 di-follow up dan dipertanggungjawabkan segera, supaya di 2025 ini kita buat perencanaan APBD yang lebih sehat dan transparan. Yang jelas, semua pemanfaatan berpihak ke APBD untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sherly berharap agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja lebih profesional, transparan, dan responsif dalam menjalankan tugas mereka. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan pembangunan di Maluku Utara dapat berjalan optimal demi kepentingan masyarakat.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat disiplin pengelolaan keuangan serta memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.
(FADULI)
