FaduliNews.com | Ternate – Pemerhati sosial dan jurnalis senior, Zulkifli, mengingatkan keras Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, agar tidak menganggap remeh persoalan menyangkut Kelurahan Ubo-ubo dan Kayu Merah yang kini menjadi sorotan publik.
Pernyataan ini dilontarkan menyusul langkah Pemerintah Kota Ternate yang menyatakan akan memfasilitasi mediasi antara warga Ubo-ubo dan pihak Polda Maluku Utara, terkait klaim kepemilikan lahan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 2006.
“Ini bukan cuma perkara tanah atau aset negara. Ini soal kehidupan ratusan jiwa yang sudah beranak-pinak, tumbuh dan hidup puluhan tahun di sana. Jangan mempermainkan perasaan masyarakat dengan narasi ‘mediasi’, sementara faktanya tidak ada pertemuan resmi sebagaimana disebut di beberapa media,” tegas Zulkifli dalam keterangannya, Selasa (28/5/2025).
Pertanyakan Transparansi Informasi Publik
Zulkifli juga menyoroti pemberitaan di media lokal yang menyebut adanya pertemuan mediasi antara warga dan Polda Malut. Namun, menurut informasi yang diperolehnya dari warga dan kuasa hukum mereka, hingga hari ini tidak ada proses mediasi formal yang benar-benar dilakukan.
“Kalau tidak ada mediasi, jangan sebut seolah-olah sudah ada pertemuan. Itu bisa masuk ke ranah pembohongan publik. Sekda harus hati-hati menyampaikan pernyataan ke media,” ujar Zulkifli. Ia merujuk pada pemberitaan oleh nuansamalut.com tertanggal 27 Mei 2025 yang menyebut adanya rencana audiensi, namun belum ditindaklanjuti secara konkret.
Konflik yang Bukan Baru
Masalah Ubo-ubo telah berlangsung bertahun-tahun, dan menjadi semacam “luka terbuka” dalam tata kelola pertanahan di Kota Ternate. Zulkifli menyebut bahwa setiap pergantian Kapolda Maluku Utara, masyarakat setempat selalu dibayangi kecemasan akan penggusuran, karena tidak pernah ada penyelesaian yang benar-benar tuntas dari pihak pemerintah daerah.
“Jangan lupakan sejarah panjang kelalaian administratif dan ketidaktegasan pemerintah. Jangan biarkan rakyat diadu dengan institusi negara yang semestinya melindungi,” katanya lagi.
Kawal Sampai Tuntas
Sebagai bagian dari masyarakat pers, Zulkifli menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, bukan hanya dalam kerangka jurnalistik, tapi juga dalam kapasitas moral sebagai warga Ternate.
“Saya tidak akan tinggal diam. Saya awasi, saya pantau, dan saya akan buka suara bila ada rekayasa informasi atau pembiaran terhadap hak-hak masyarakat. Ini bukan urusan politik. Ini urusan hidup, urusan hak dasar warga negara,” pungkasnya.
Pemkot Diminta Transparan
Di akhir pernyataannya, Zulkifli mendesak agar Sekda Rizal Marsaoly dan jajaran Pemerintah Kota Ternate bersikap terbuka, jujur, dan adil, serta melibatkan unsur-unsur independen dalam proses mediasi—jika memang ada.
Redaksi mencatat bahwa hingga berita ini ditulis, Pemkot Ternate belum merilis agenda resmi atau dokumentasi pertemuan yang dapat dikonfirmasi secara publik.
📍Penulis: Tim Redaksi | Editor: MZ | Sumber: Wawancara langsung, dokumen warga, media lokal.
.
