Fadulinews.com | Ternate – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah dalam Rangka Pengendalian Inflasi Pangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Rabu (29/10/2025), di Ruang Rapat Kantor BI Maluku Utara, Ternate.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran BI, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, serta perwakilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Muhammad Sinen menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang selama ini diberikan oleh Bank Indonesia terhadap pembangunan ekonomi di Kota Tidore Kepulauan. Ia menegaskan bahwa Tidore memiliki karakter ekonomi yang berbeda dari daerah lain di Maluku Utara yang mengandalkan sektor pertambangan.
“Kota Tidore Kepulauan tidak bisa disamakan dengan daerah lain yang memiliki sektor tambang. Perekonomian kami bertumpu pada sektor jasa, perikanan, dan pertanian. Karena itu, kami sangat berharap dukungan dari Bank Indonesia agar potensi ini terus berkembang,” ujar Muhammad Sinen.
Lebih lanjut, Wali Kota Tidore mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, Pemerintah Kota berencana membangun gudang penampungan dan pengawetan hasil pertanian serta hasil laut. Langkah tersebut, menurutnya, menjadi strategi penting untuk menjadikan Tidore sebagai daerah penyuplai bahan pangan utama di wilayah Maluku Utara.
“Sebagian besar nelayan di Maluku Utara berasal dari Tidore. Dengan membangun gudang penyimpanan, kita berharap hasil tani dan laut tidak lagi terbuang, melainkan dapat disuplai ke daerah lain, termasuk ke perusahaan-perusahaan tambang,” tambahnya.
Wali Kota juga memaparkan rencana kerja sama antara Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) dalam penyediaan bahan pangan seperti bawang, rica, tomat (barito), sayur-mayur, dan hasil laut. Kerjasama ini diharapkan menjadi solusi dalam memperkuat rantai pasok pangan di tengah meningkatnya daya beli masyarakat akibat aktivitas sektor pertambangan.
“Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kemauan dan keberanian pemerintah dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Perwakilan BI Maluku Utara, Airlangga Febriyanto, menyampaikan bahwa tingkat inflasi di Provinsi Maluku Utara hingga September 2025 tercatat sebesar 0,16 persen, sejalan dengan inflasi nasional.
Menurut Airlangga, kerjasama antar daerah menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja TPID oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Karena itu, BI terus mendorong kolaborasi antara daerah di Maluku Utara dan Sulawesi Utara guna memperkuat konektivitas antar pedagang dan memperluas pasar.
“Kami siap memberikan dukungan melalui penyediaan peralatan pertanian dan perikanan kepada kelompok binaan. Selain itu, BI juga menyambut baik rencana pembangunan gudang hasil tani dan laut di Tidore karena akan menjadi faktor pendorong stabilitas harga pangan,” jelas Airlangga.
Ia juga menambahkan, potensi pasar di wilayah Halmahera Timur (Haltim) semakin besar seiring bertambahnya aktivitas pertambangan. Untuk itu, BI berkomitmen membantu membuka akses ekspor dan meluncurkan kelas ekspor sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Rakor ini turut dihadiri oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, serta sejumlah kepala OPD, di antaranya Kepala Dinas Perindagkop, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Pertanian, Kadis Perikanan, Kadis Perhubungan, dan Analis Bagian Pemerintahan.
Dengan pertemuan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia dapat memperkuat pengendalian inflasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor riil di Maluku Utara, khususnya dari Kota Tidore Kepulauan sebagai sentra pangan dan perikanan.
Editor : Redaksi Fadulinews
Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Tidore Kepulauan
