Fadulinews.com | Jakarta – Polemik pencabutan kartu identitas (ID) liputan wartawan CNN Indonesia di Istana Kepresidenan terus bergulir. Peristiwa yang dialami jurnalis Diana Valencia usai melontarkan pertanyaan soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto itu menuai kritik keras dari kalangan organisasi masyarakat, hingga akhirnya mendapat tanggapan resmi dari pemerintah.
PB PII : Bentuk Pembungkaman Pers
Ketua III Bidang Pembinaan Mental Pelajar (PMP) PB PII, Agung Gumelar, menilai pencabutan ID pers tanpa alasan jelas merupakan bentuk pembungkaman kebebasan pers.
“Pencabutan kartu pers CNN oleh oknum Istana itu tidak mendasar. Hal ini adalah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan pers,” kata Agung, Senin (29/9/2025).
Agung menegaskan pertanyaan kritis yang disampaikan wartawan CNN masih dalam batas wajar dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia bahkan menuding tindakan pencabutan ID liputan sebagai indikasi ketakutan atas pertanyaan kritis.
PB PII kemudian menyampaikan empat tuntutan, antara lain:
1. Istana segera memberikan penjelasan resmi soal pencabutan ID pers wartawan CNN.
2. Menolak segala bentuk pembungkaman kebebasan pers.
3. Mendesak pengembalian akses liputan bagi wartawan CNN.
4. Mengusut tuntas dan memberi sanksi kepada oknum yang diduga bertindak sewenang-wenang.
Mensesneg : Cari Jalan Keluar Terbaik
Menanggapi polemik tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pemerintah akan mencari solusi terbaik. Ia menyebut sudah menginstruksikan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden untuk membuka komunikasi dengan CNN Indonesia.
“Ya kita cari jalan keluar terbaik lah. Besok kami sudah sampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama,” ujar Pras, Minggu (28/9).
Pertemuan antara pihak Istana dan CNN Indonesia dijadwalkan berlangsung pada Senin (29/9).
Dewan Pers : ID Pers Harus Dikembalikan
Sikap serupa datang dari Dewan Pers. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, meminta agar akses liputan wartawan CNN segera dipulihkan.
“Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Dewan Pers mengingatkan bahwa kebebasan pers dijamin Undang-Undang dan harus dihormati oleh semua pihak. Mereka menegaskan tugas jurnalis adalah amanah publik, sehingga tidak boleh dihambat tanpa dasar hukum yang jelas.
CNN Indonesia Minta Penjelasan
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, membenarkan pencabutan ID pers Diana Valencia oleh petugas BPMI pada 27 September 2025, pukul 19.15. CNN Indonesia telah melayangkan surat resmi ke Istana untuk meminta klarifikasi.
“Pertanyaan yang diajukan Diana ke Presiden kontekstual dan penting terkait perhatian publik terhadap program MBG,” tegas Titin.
Menanti Kejelasan
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyentuh isu fundamental tentang kebebasan pers, salah satu pilar demokrasi. Sejumlah pihak menilai pencabutan ID pers dapat mencederai independensi jurnalis, sementara pemerintah berjanji membuka ruang dialog untuk mencari penyelesaian.
Hingga berita ini diturunkan, proses komunikasi antara Istana dan CNN Indonesia masih berlangsung. Publik menanti apakah akses liputan wartawan CNN akan segera dipulihkan serta bagaimana komitmen pemerintah menjaga iklim kebebasan pers di tanah air.
Jurnalis : Agung Gumelar
Editor : Tim Redaksi Fadulinews
