TERNATE, F1 – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mulai melakukan penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan mencopot dua pejabat pelaksana tugas (Plt) kepala dinas, Jumat (29/5/2026).
Dua pejabat yang dicopot masing-masing Fauji Momole dari jabatan Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Anwar Husen dari posisi Plt Kepala Dinas Pertanian.
Pergantian tersebut menjadi langkah awal evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih dipimpin pejabat berstatus Plt maupun pelaksana harian (Plh).
Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum mengumumkan siapa pejabat yang akan menggantikan keduanya.
Langkah evaluasi ini disebut sebagai bagian dari pembenahan birokrasi pemerintahan Sherly Tjoanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe guna memperkuat efektivitas kerja OPD dan mempercepat program pembangunan daerah.
Selain dua OPD yang telah mengalami pergantian pimpinan, sedikitnya 15 OPD lain juga masuk dalam daftar evaluasi gubernur. Beberapa di antaranya yakni Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Biro Administrasi Pimpinan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Pemuda dan Olahraga.
Evaluasi juga menyasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat DPRD, serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Plt Kepala BKD Maluku Utara, Zulkifli Bian, mengatakan evaluasi dilakukan karena sebagian pejabat Plt telah menjabat cukup lama.
“Ibu Gubernur sudah mengevaluasi pimpinan OPD yang berstatus Plt. Dalam evaluasi ini beliau memberikan catatan khusus kepada OPD strategis dan krusial yang berkaitan langsung dengan visi dan misinya,” ujar Zulkifli.
Menurutnya, perhatian gubernur tertuju pada OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Evaluasi tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja birokrasi agar lebih responsif dan sejalan dengan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
