Pemkot Tidore Terima Rekomendasi Hasil Dialog “Kwatak Bacarita” Terkait Pengurangan Dana TKD

Spread the love

FaduliNews – Komunitas Wartawan Kota (Kwatak) Tidore Kepulauan resmi menyerahkan rekomendasi hasil dialog publik Kwatak Bacarita bertajuk “Pengurangan Dana TKD, Pemkot Tidore Bisa Apa?” kepada Pemerintah Daerah Kota Tidore untuk ditindaklanjuti.

Penyerahan rekomendasi tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Kwatak Tidore, Suratmin Idrus, dan diterima oleh Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, di ruang kerja Wakil Wali Kota, Selasa (14/10/2025).

Usai penyerahan, Wakil Wali Kota Ahmad Laiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komunitas Wartawan Tidore yang telah menyelenggarakan dialog publik atas kebijakan Pemerintah Pusat mengenai pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD).

“Atas nama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kwatak karena telah melakukan terobosan yang cukup kreatif dan inovatif dalam membantu pemerintah daerah menjalankan roda pemerintahan di tengah situasi krisis akibat pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat,” ujar Ahmad Laiman.

Foto:Wakil walikota dan ketua kwatak Tidore

Orang nomor dua di Kota Tidore ini juga menyebut bahwa hasil diskursus yang digagas oleh Kwatak akan dijadikan roadmap bagi Pemerintah Kota Tidore dalam mengambil kebijakan, khususnya untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan dengan dana yang terbatas.

“Dari diskursus seperti ini kita bisa termotivasi untuk lebih kreatif dan inovatif akibat pengurangan dana transfer, sehingga setiap OPD dapat melakukan perubahan mindset yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tandasnya.

Ahmad Laiman menegaskan, ke depan Pemerintah Kota Tidore di bawah kepemimpinan Muhammad Sinen dan Ahmad Laiman berkomitmen menempatkan pejabat yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ia memastikan seluruh poin rekomendasi hasil dialog Kwatak Bacarita akan dipelajari dan ditindaklanjuti.

“Kami berharap Dialog Kwatak Bacarita ini berkelanjutan. Bila perlu, Kwatak buat dialog terkait birokrasi yang smart — birokrasi yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Dengan banyaknya OPD saat ini, apakah sudah menjawab kebutuhan rakyat atau belum, ini penting untuk kita evaluasi bersama,” harap Ahmad Laiman.

(Faduli)