TERNATE, Faduli1.com — Setelah pemberitaan sebelumnya mengenai dugaan ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Wali Kota Ternate, pihak Sekretariat Daerah (Setda) memberikan klarifikasi resmi melalui data rincian belanja yang diperoleh dari Faisal Badaruddin, Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Ternate, yang juga Plt Kadishub.
Klarifikasi ini disampaikan untuk menjawab sorotan publik terkait alokasi anggaran Rp 991.728.869 dalam APBD 2025 untuk kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah, namun kondisi rumah dinas di Kelurahan Tanah Tinggi tampak tidak ditempati, tidak terawat, dan bahkan disebut pernah disegel aliran listriknya.
Rincian Belanja yang Disampaikan Setda Kota Ternate
Dokumen tabel yang diterima faduli1.com merinci tiga kelompok belanja yang disebut telah dialokasikan dan menjadi bagian dari fasilitas Wakil Wali Kota, dengan total keseluruhan Rp 1.400.885.976.
Berikut rincian seperti tercantum dalam tabel:
1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
Makan Minum Open House Idul Fitri — Rp 90.000.000
Makan Minum Open House Idul Adha — Rp 89.383.700
Belanja Sewa Pabet Open House Idul Fitri & Idul Adha — Rp 49.585.300
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio untuk dua kegiatan tersebut — Rp 16.220.999
Total sub-belanja: Rp 245.189.999
(Catatan: Pada tabel foto terdapat angka total berbeda (Rp 999 juta), namun penjumlahan faktual empat item ini adalah Rp 245 juta. Tabel kemungkinan memiliki bagian yang tidak terlihat pada foto atau terjadi kesalahan penulisan.) namun sejauh ini apa yg di sampaikan oleh pihak SETDA sudah di Terima oleh yang bersangkutan yaitu wakil walikota ternate
2. Operasional WKDH
Rp 1.216.057.512
Keterangan: “Per bulan Rp 18.005.426”
3. Sewa Kediaman
Rp 185.000.000
TOTAL BELANJA DALAM TABEL
Rp 1.400.885.976
Pertanyaan Publik Masih Mengemuka
Kendati telah disampaikan rincian ini, fakta lapangan yang sebelumnya diberitakan masih menimbulkan tanda tanya besar. Rumah dinas Wakil Wali Kota yang dikontrak oleh Pemkot Ternate:tidak ditempati,halaman dipenuhi rumput liar,bangunan tampak tidak terurus,tidak ditemukan perabot sebagaimana lazimnya rumah dinas,bahkan disebut pernah mengalami penyegelan listrik.
Sementara itu, rincian belanja yang disampaikan memperlihatkan anggaran besar telah dialokasikan untuk operasional dan kebutuhan rumah tangga pejabat.
Klarifikasi tambahan dari Setda diharapkan dapat memastikan pengelolaan anggaran daerah berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan pelayanan kepada publik.
(TIM/Red)
