KASI PENGKUM KEJATI MALUT ANGKAT BICARA TERKAIT BANGUNAN PROYEK BPTD SOFIFI,NANTI KAMI PANGGIL YANG BERSANGKUTAN

Hukum, Viral593 Dilihat
Spread the love

FaduliNews.com- juma’at/28/02/2025 terkait proyek pembangunan Gedung Mess Pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Maluku Utara Tahap I yang sedang menuai sorotan,dimana Proyek ini dikelola oleh PT. Serene Techno Bakti. Dengan nilai kontrak kurang lebih delapan Milyar ,Sebelumnya awak media FaduliNews.com memberitakan di hari kamis tgl 27/02/2025, judul:1.DUGAAN PROYEK BERMASALAH PEMBANGUNAN MESS PEGAWAI BPTD DI SOROT. dan Judul ke 2.PENGAWASAN TIDAK BECUS KEJAGUNG DI MINTA EVALUASI KEJATI MALUKU UTARA 

pihak kejaksaan tinggi Maluku Utara Melalui (Kasi Penkum) Kejaksaan tinggi Maluku utara (MALUT) Ricad sinaga langsung MERESPON. ia menegaskan peran kejaksaan tinggi Maluku utara sebagai penegak hukum untuk itu ia memastikan proyek fisik harus sesuai dengan regulasi yang berlaku kami akan menindaklanjuti laporan masyarakat dan pemberitaan yang sempat viral sudah Dua hari ini.

Kepada awak media di Kantor kejaksaan tinggi Maluku utara dirinya menyampaikan jika benar ditemukan indikasi penyimpangan maka kami akan laporkan ke pimpinan.

Kami akan melakukan Pemeriksaan dan akan  Tindak Lanjuti inforamasi yang di sampaikan lewat berita FaduliNews.com Kami  juga akan memeriksa keberadaan papan plang pengawasan di lokasi proyek dan memanggil kontraktor ataupun pihak Terkait jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian bangunan proyek ‘Cetus ricad.

Nanti  pasintel Tim akan turun langsung ke lokasi untuk memeriksa kondisi bangunan yang diduga bermasalah Karena saat ini perlunya Transparansi dan Akuntabilitas untuk itu Kejati Malut berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas proyek.

Nanti Akan kami berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan proyek harus  berjalan Lancar dan sesuai aturan.di tanya soal kontraktor yang menang tender proyek pekerjaan Mess BPTD,Saya juga tidak tahu siapa kontraktor nya,nanti saya cek dulu.!

 Di tempat terpisah darwin selaku pakar hukum juga angkat BICARA Pentingnya Pembentukan Tim Investigasi Independen Tim independen perlu dibentuk untuk memeriksa kualitas pekerjaan, kesesuaian anggaran, dan kemungkinan pelanggaran hukum seperti korupsi atau kolusi.

ia juga setuju jika Panggilan dan Pemeriksaan  Kontraktor/pelaksana PT. Serene Techno Bakti harus segera dipanggil dan diperiksa. Apabila  terbukti melanggar kontrak,maka sanksi tegas harus diberikan, termasuk kemungkinan blacklist sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

darwin juga menyampaikan Pentingnya Transparansi Publik Seluruh proses investigasi dan tindakan yang diambil harus diumumkan secara transparan kepada publik.

Masyarakat dan media harus terus dilibatkan dalam mengawasi proyek-proyek publik untuk itu harus di berikan Sanksi dan Tindakan Hukum Jika terbukti ada pelanggaran,maka yang bersangkutan harus di berikan sanksi hukum yang diterapkan sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kontraktor yang terbukti melanggar harus dimasukkan dalam daftar hitam tegas darwin.untuk itu Pentingnya Perbaikan Proyek yang di duga  hanya kerja asal jadi tersebut .

mengatakan Proyek Pembangunan Mess BPTD DI sofifi harus dievaluasi ulang untuk menentukan apakah perlu dilakukan perbaikan atau pembongkaran ulang untuk kerapian bangunan.

Pengawasan proyek ke depan harus dilakukan lebih ketat, termasuk inspeksi rutin dan pelaporan berkala Maka penting nya Koordinasi dengan Lembaga Terkait BPK,dan KPK perlu dilibatkan untuk memastikan tidak ada penyimpangan lebih lanjut.

kajaksaan sebagi pengawasan harus Memberikan Edukasi dan Sosialisasi Perlu dilakukann kepada pihak kontraktor Mengingat  sosialisasi sangat penting saat mulai melakukan pekerjaan proyek.

dengan adanya Pemberitaan ini mencerminkan pentingnya peran masyarakat dan media dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek publik.

Ricad Sinaga selaku kasih Pengkum Kejaksaan tinggi Maluku utara mengapresiasi informasi yang diberikan oleh wartawan dan masyarakat.

 terimakasih kedepan kami sangat memerlukan penanganan serius dan transparan dari semua pihak terkait. Langkah-langkah yang diusulkan diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini dengan adil dan menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaksanaan proyek-proyek publik di masa depan.tutup  Kasi Penkum KEJATI malut

(Tim/Red)