Faduli1.com – Setelah lama menjadi sorotan dan keluhan pedagang tak pernah benar-benar dijawab, kasus dugaan korupsi proyek Pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Goto Tahun Anggaran 2021 akhirnya memasuki babak panas.
Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan turun langsung melakukan penggeledahan di dua instansi strategis Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Senin (2/3/2026).
Langkah tegas itu dipimpin langsung Kepala Kejari Tidore Kepulauan, Sabar Evryanto Batubara, S.H., M.H., sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek TPI Goto yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara.
Kantor DKP Diguncang Penggeledahan, Sekitar pukul 10.15 WIT, tim penyidik tiba di Kantor DKP Maluku Utara di Jalan Tuna 06, Sofifi. Penyisiran dilakukan menyeluruh untuk mencari serta mengamankan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proyek pembangunan TPI Goto Tahun Anggaran 2021.
Kasi Intelijen Kejari Tidore Kepulauan, Didi Kurniawan B., S.H., M.Kn, menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut bertujuan untuk kepentingan pembuktian dan pendalaman perkara.
Pukul 11.50 WIT, penggeledahan di kantor DKP selesai. Hasilnya, sejumlah dokumen yang dinilai relevan berhasil diamankan penyidik.
BPKAD Tak Luput dari Penyisiran,Tak berhenti di situ, tim melanjutkan penggeledahan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara di Jalan Kapitan Pattimura, Galala.
Sekitar pukul 14.00 WIT, penyidik mulai menelusuri dokumen serta file terkait pengelolaan keuangan proyek TPI Goto. Pukul 14.40 WIT, penggeledahan selesai dan sejumlah dokumen kembali disita untuk kebutuhan penyidikan lebih lanjut.
Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pukul 14.45 WIT dalam keadaan aman dan kondusif, dengan pengawalan personel Kodim 1505/Tidore.
Keluhan Pedagang dan Fakta di Lapangan, Kasus ini sejatinya bukan perkara baru. Pedagang ikan di TPI Goto telah lama mengeluhkan kondisi bangunan yang terlihat rusak dan tidak difungsikan secara maksimal. Padahal proyek tersebut menggunakan anggaran negara yang seharusnya memberi manfaat nyata bagi nelayan dan pedagang.
Saat Gubernur Maluku Utara, Sherly Djuanda turun langsung meninjau lokasi, ia juga mengecek harga BBM di SPBUN Goto. Kondisi SPBUN dilaporkan normal tanpa keluhan berarti. Namun bangunan TPI justru tampak memprihatinkan, memunculkan pertanyaan serius tentang kualitas pekerjaan dan pengelolaan anggaran.
Mantan Pejabat DKP Masuk Radar?Informasi yang berkembang menyebut dugaan kuat mengarah pada mantan pejabat DKP yang sebelumnya telah masuk dalam target penyelidikan. Jika dugaan tersebut terbukti, maka kasus ini berpotensi menyeret pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
Kini publik Maluku Utara menunggu keberanian penegak hukum untuk menuntaskan perkara ini tanpa tebang pilih. Proyek yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi nelayan tidak boleh berubah menjadi simbol mangkraknya tanggung jawab.
Penyidikan terus berjalan. Siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban? Waktu yang akan menjawab.
Red/Faduli
